Pelayanan kesehatan warga kurang mampu disorot

Palembang (ANTARA) - Pelayanan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan setempat secara cepat kepada masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan, ternyata mendapat sorotan dari anggota DPRD provinsi tersebut.

"Selama ini program Berobat Gratis telah dianggarkan cukup besar, namun belum dirasakan masyarakat secara penuh dan nyaman, karena itu kami meminta penjelasan atas kondisi tersebut," kata juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, Hj Nurwati Wahab, di Palembang, Senin.

Pada rapat paripurna DPRD Sumsel itu, Fraksi Demokrat berharap agar Dinas Kesehatan daerahnya segera mengambil kebijakan untuk tidak lagi menggunakan birokrasi yang berbelit-belit bagi masyarakat, sehingga pelaksanaan program itu lebih ditingkatkan dan meminimalkan keluhan masyarakat yang masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ia mencontohkan, masih ada pasien dari daerah harus menempuh perjalanan jauh menuju ke rumah sakit daerah di kabupaten untuk mendapatkan rujukan rumah sakit daerah, kemudian baru dibawa ke rumah sakit provinsi di Kota Palembang.

Padahal persyaratan sebenarnya cukup menunjukkan kartu tanda penduduk sebagai warga Sumsel, sehingga pasien itu dapat dilayani sepanjang tempat tidur atau kamar pasien masih tersedia di rumah saki yang ada, katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, HA Wahab Nawawi mengatakan, fraksi itu mendukung Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta atau dikenal dengan Program Berobat Gratis, namun pelayanannya perlu lebih ditingkatkan lagi, karena kenyataan di lapangan masih banyak keluhan atas pelayanan yang menyedihkan, bukan menyenangkan.

"Pelayanan perawatan pasien yang asal-asalan dengan alasan rumah sakit melebihi kapasitas dan sebagainya, karena itu Fraksi PAN mendesak Gubernur Sumsel segera mencari solusi mengatasi persoalan ini dengan menunjuk dan melengkapi rumah sakit wilayah regional dari beberapa kabupaten atau kota menjadi satu region," katanya mengingatkan.

Sedangkan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel, MD Sakim mengatakan, sesuai dengan data yang disampaikan tentang penggunaan pelayanan kesehatan rumah sakit oleh masyarakat yang mencapai 18,57 persen, bisa saja akibat kondisi kesehatan masyarakat kurang baik, sehingga semakin banyak berobat ke rumah sakit.

Kondisi itu, katanya, berkorelasi dengan persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas mencapai 40 persen atau melampaui target kinerja sebesar 15 persen.

Artinya pemahaman tentang sehat ini menurut persepsi fraksi kami, bukan berdasarkan pada Program Berobat Gratis, tetapi bagaimana sehat dalam arti yang luas, kata Sakim lagi.

Sehubungan dengan hal itu, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam persepsi, maka fraksi tersebut meminta penjelasan kepada Gubernur Sumsel. (Susi)