Pembakaran Polres OKU momentum Polri perbaiki kinerja

Palembang  (ANTARA Sumsel) - Sejumlah aktivis dan praktisi hukum Sumatera Selatan mengatakan, peristiwa pembakaran Markas Polres Ogan Komering Ulu di Baturaja pada 7 Maret 2013 oleh sekelompok oknum TNI sebagai sebuah pelajaran berharga dan momentum Polri memperbaiki kinerja.

"Terlepas dari siapa yang benar dan salah serta yang memicu terjadinya peristiwa berdarah dan pembakaran kantor Polres OKU, petinggi Polri baik di tingkat pusat hingga di daerah harus melakukan evaluasi kinerja mengenai hal-hal yang bisa menimbulkan rasa tidak puas atas tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat atau institusi tertentu seperti yang dialami anggota TNI Batalyon Armed Kodam II Sriwijaya," kata salah seorang praktisi hukum Sumsel Hibzon Firdaus di Palembang, Sabtu.

Dijelaskannya, secara hukum tindakan pengerusakan atau penyerangan kepada siapapun yang bisa menyebabkan terancamnya keselamatan jiwa dan harta benda seseorang apalagi milik negara seperti yang menimpa Polres OKU merupakan pelanggaran tindak pidana.

Khusus untuk menegakkan hukum atas pelanggaran tindak pidana tersebut siapapun pelakunya harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang tegas guna memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Saya sangat setuju dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pembakaran Mapolres OKU yang menegaskan tindakan yang dilakukan para naggota TNI tersebut tidak benar, dan tidak pada tempatnya," ujarnya.

Rasa memiliki korps dan semangat tempur para anggota TNI memang dibutuhkan. Namun jangan sampai salah menempatkan semangat tempur pada hal-hal yang tidak tepat, karena tidak tepat pasti ada sanksi.

Pernyataan tegas dan arahan Presiden SBY agar penegakan hukum dalam kasus tersebut dilakukan sebaik-baiknya dan secepatnya perlu ditindaklanjuti dan mendapat dukungan dari semua pihak, kata praktisi hukum Sumsel itu.

Sementara aktivis dan Koordinator Tim Advokasi Hukum dan Pencari Fakta (Tahta) Walhi Sumsel Mualimin menanggapi aksi pembakaran Polres OKU oleh oknum anggota TNI, pihaknya mendesak Polri harus segera memperbaiki kinerjanya sehingga citranya tidak semakin terpuruk.

"Bentrok antara TNI vs Polri yang terjadi di OKU pada 7 Maret lalu yang menyebabkan terbakarnya kantor Polres OKU dan sejumlah polisi mengalami luka-luka berdasarkan isu berkembang anggota TNI kurang puas atas penanganan kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap rekannya pada Januari 2013," ujarnya.

Jika benar peristiwa itu dipicu adanya rasa ketidakpuasan rekan satu korps anggota TNI Batalyon Armed yang ditembak mati oleh oknum anggota Polres OKU, akar permasalahan tersebut perlu segera dituntaskan dan tidak bisa hanya selesai di tingkat pimpinan TNI dan Polri saja tetapi harus benar-benar bisa diterima ikhlas oleh rekannya satu korps dengan melakukan proses hukum secara adil.

Sambil menunggu proses penyelesaian konflik antardua aparat negara itu, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Baturaja serta Kabupaten OKU secara umum sudah mulai kondusif diharapkan kepada semua pihak untuk bersama menciptakan keamanan yang lebih baik lagi dan tidak memperkeruh suasana, kata aktivis itu menambahkan.