WWF luncurkan buku pengenalan hutan bagi perbankan

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah konservasi World Wide Fund for Nature (WWF) bekerja sama dengan Indonesia Working Group on Forest Finance dan Transparansi Internasional Indonesia meluncurkan buku pengenalan sektor kehutanan bagi perbankan di Jakarta, Rabu.  
  
Ketua Program SIAP II (Strengthening Integrity and Accountability Program II) yang membidangi pembuatan buku tersebut, Fathi Hanif mengatakan peluncuran buku mengenal nasabah kehutanan bagi sektor perbankan ini untuk memberikan informasi kepada lembaga keuangan dan perbankan mengenai skema industri kehutanan.
       
Ia mengemukakan, WWF memandang kehadiran buku ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan media dalam pengawasan tindak pidana kejahatan kehutanan.
       
Oleh karena itu pembuatan buku ini juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) denan mendapatkan dukungan United States Agency for International Development (USAID).
       
Ia menjelaskan, panduan praktis pengenalan sektor kehutanan bagi kalangan perbankan ini dibagi menjadi dua seri, yaitu "Mengenal Nasabah Sektor Kehutanan" yang memperkenalkan perangkat penyaringan (screening) dalam pembiayaan di sektor kehutanan.
       
Kemudian, "Mengenal Perkembangan Sektor Kehutanan Bagi Perbankan" yang menjabarkan peran perbankan dalam meningkatkan praktik-praktik yang lebih baik di sektor kehutanan serta potret perkembangan industri kehutanan.
       
Menurut CEO WWF-Indonesia Efransjah, kalangan perbankan harus diberikan edukasi mengenai sektor kehutanan karena modal merupakan komponen penting pada bisnis ini.
       
Lantaran rendahnya akses modal dalam satu dekade terakhir membuat sektor kehutanan menjadi lahan bisnis yang kering dan mulai dihindari para pengusaha.
       
"Investasi pada sektor ini memang tergolong berisiko tinggi, tapi risiko ini dapat dikurangi dengan mengenal lebih dalam mengenai karakter, dinamika, pelaku dan pemangku kepentingannya," kata dia.
       
Ia tidak membantah terdapat beragam masalah bidang kehutanan di Indonesia. Namun, kondisi ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam membenahi tata kelola.
       
Pembenahan ini secara langsung akan berdampak positif mengingat akan menumbuhkan kepercayaan kalangan perbankan pada pengusaha sektor kehutanan.
       
"Dengan mengutamakan pembiayaan kepada pengusaha yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan kelestarian, maka secara tidak langsung perbankan sudah turut mendorong perbaikan tata kelola sektor kehutanan," kata dia.
       
Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif USAID di Indonesia Derrick Brown mengatakan kalangan perbankan harus diubah cara pandangnya dalam melihat sektor kehutanan.  
  
"USAID berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi, mendukung akuntabilitas dan melindungi warga negara. USAID juga mendukung upaya organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat untuk mendorong akuntabilitas di setiap tingkatan," kata dia.
       
Panduan berseri ini dihasilkan dari beberapa diskusi terfokus yang dilakukan selama dua tahun terakhir oleh konsorsium SIAP II bersama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, industri kehutanan dan perbankan.
       
Seri Panduan ini berisi kriteria serta cara-cara praktis bagi perbankan untuk menyeleksi pembiayaan investasi di sektor kehutanan.
       
Pembiayaan yang lestari diharapkan dapat membantu memperbaiki sektor kehutanan, mendukung praktik-praktik yang ramah lingkungan, dan menghindari kerusakan hutan.