Presiden Jokowi gelar rapat terbatas bahas transportasi laut

id presiden jokowi, presiden, rapat terbatas, tol laut, matitim, bahas penegmbangan kelautan

Presiden Jokowi gelar rapat terbatas bahas transportasi laut

Presiden Joko Widodo (FOTO ANTARA/Andika Wahyu/Asf/mes/14)

...Kita ingin bicara detil mengenai transportasi laut yang tentu saja dihubungkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan tol dan kereta api...
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas untuk membahas soal transportasi laut, termasuk pelabuhan dan proyek tol laut agar pembangunannya bisa sesegera mungkin dilaksanakan.
        
Rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, itu dihadiri sejumlah pihak terkait.
        
"Kita ingin bicara detil mengenai transportasi laut yang tentu saja dihubungkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan tol dan kereta api," kata Presiden Jokowi, ketika membuka rapat tersebut.
        
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuldjono, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, serta Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.
        
Presiden mengatakan melalui rapat itu bisa mendapatkan laporan dan rencana rinci dari para menteri-menteri Kabinet Kerja mengenai transportasi laut dan pelabuhan.
        
Hal itu dilakukan agar ke depan tidak ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan karena persoalan ini berkaitan dengan upaya pembangunan jangka panjang ekonomi nasional.
        
"Jangan sampai kita salah memutuskan. Saya yakini apabila infrastruktur baik darat, laut maupun udara, semuanya kita mulai dan benahi, biaya transportasi jadi murah, distribusi logistik jadi murah dan harga-harga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok juga turun dengan signifikan," katanya.
        
Setelah rapat itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan mengatakan pentingnya birokrasi ditata agar jangan sampai menghambat pembangunan infrastruktur transportasi.
        
"Ya, ini ditugaskan Menko Perekonomian, bukan untuk dipercepat (pembangunan pelabuhannya). Enggak bisa bangun pelabuhan dipercepat, bangun ya bangun saja. Bagaimana birokrasi bisa mendukung supaya pembangunan tidak terhambat," kata Jonan.
        
Sampai saat ini, proyek pembangunan pelabuhan yang didanai APBN jalan terus setiap waktu.
        
Menurut dia, pembangunan dan pengembangan pelabuhan mutlak terus dilakukan agar transportasi laut di Indonesia berkembang dengan baik.
   
"Memang harus ada supaya Priok ada saingannya," katanya.
        
Terkait proyek tol laut, Jonan mengaku sudah banyak perusahaan yang meminta berkomunikasi dengannya.
       
"Tidak hafal saya, ada puluhan yang minta (berkomunikasi) dengan Kementerian Perhubungan," katanya.