Jumat, 28 April 2017

Diknas sediakan beasiswa 8.600 guru SD

id dinkes, widodo
Diknas sediakan beasiswa 8.600 guru SD
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo (Foto Antarasumsel.com/15/Feny Selly/Aw)
Palembang (ANTARA Sumsel) - Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menyediakan beasiswa bagi 8.600 guru Sekolah Dasar pada 2015 untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidikan berstrata satu.

Kepala Diknas Sumsel, Widodo di Palembang, Minggu, mengatakan, program ini akan masuk dalam Program Kuliah Gratis Pemprov Sumsel yang kali pertama dicanangkan tahun 2015.

"Pemprov Sumsel akan menerima calon guru-guru SD yang nantinya dikuliahkan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Para guru diharapkan bisa menyelesaikan pendidikan selama empat tahun, sehingga stok guru SD bisa bertambah dan semakin berkualitas," kata dia.

Ia mengemukakan, minimnya stok guru SD berstatus S1 di sejumlah daerah di Sumsel disebabkan berbagai hal, di antaranya karena banyak yang pensiun.

Kemudian, banyak juga guru SD yang beralih menjadi guru SMP dan SMA.

"Ketidakmerataan penyebaran guru di sejumlah daerah di Sumsel ini menjadi perhatian khusus. Sayangnya, kewenangan mengatur penyebaran guru berada di tangan bupati/wali kota masing-masing," kata dia.

Untuk itu, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin akan mengatur mengenai penempatan guru ini agar bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.

"Harapannya ke depan mutasi guru antar kabupaten/kota bisa terjadi sehingga tidak terjadi penumpukan di suatu wilayah tertentu," kata dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaff menyatakan institusinya siap menjalankan program kuliah gratis pada tahun akademik 2015-2016 seperti yang diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebanyak 1.500 hingga 2.000 mahasiswa yang terpilih masuk program kuliah gratis ini akan dibebaskan biaya pendidikan dan direncanakan bakal diberikan uang saku penunjang kebutuhan kuliah.

"Ini suatu kebijakan mulia, jadi ke depannya tidak ada lagi para lulusan SMA yang menangis tidak bisa kuliah, atau mahasiswa terpaksa berhenti karena tidak ada biaya," kata Anis.

Editor: M. Suparni

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga