Kamis, 24 Agustus 2017

DPD-RI: pertumbuhan ekonomi Sumsel kurang baik

id dpd, anggota dpd ri
DPD-RI: pertumbuhan ekonomi Sumsel kurang baik
Dewan Perwakilan Daerah RI (Antarasumsel.com/Logo/Aw)
Baturaja (ANTARA Sumsel) - Anggota DPD RI perwakilan Sumatera Selatan, Sisca Marleni mengatakan, pertumbuhan ekonomi sebagian kabupaten dan kota di Sumsel tahun 2015 masuk dalam wilayah merah atau kurang baik.

"Sumsel masih masuk wilayah merah. Sebagian kabupaten/kota yang ada di provinsi itu dalam posisi ekonominya kurang baik," kata sisca Marleni usai kunjungan kerja ke Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) di Baturaja, Kamis.

Hanya saja anggota DPD RI itu tidak menjelaskan secara rinci kabupaten/kota mana saja di Sumsel yang posisi pertumbuhan ekonominya kurang baik tersebut.

Dikemukakannya, salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi sebagian daerah di Sumsel tahun 2015 itu kurang baik antara lain, lemahnya nilai komoditas di pasaran saat ini.

Sedangkan sebagian masyarakat bergantung kepada komoditi perkebunan dan pertanian, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, katanya.

Untuk itu lanjut dia, DPD RI terus mendorong pemerintah untuk mencarikan solusi atas melemahnya nilai komoditas di pasaran nasional maupun internasional.

"Harga komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit benar-benar sampai ke level rendah. Padahal, mayoritas masyarakat termasuk di Sumsel bergantung pada komoditas itu. Ini mesti dicarikan solusi agar masyarakat tidak semakin susah," katanya.

Sementara, ia menilai, program pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang bersifat konsumtif ke produktif dengan tujuan agar anggarannya dialihkan ke proyek infrastruktur besar-besaran adalah sangat bagus.

Namun saat ini belum bisa terealisasi secara maksimal di daerah, karena rencana pembangunan nasional banyak tidak sejalan dengan rencana pembangunan di daerah.

"Hal yang mendesak untuk dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga kestabilan daya beli masyarakat," tegasnya.

Memang kata Sisca, ada dana desa yang dikucurkan pemerintah sebagai solusi untuk menggenjot ekonomi masyarakat desa.

Tetapi aplikasinya bagaimana, dan pengawasannya juga lemah, sehingga bisa berimbas pada pencapaian yang tidak maksimal, katanya.

Menurut dia, pihaknya sendiri terus mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki sinergisitas dengan pemerintah daerah agar di tengah kesusahan rakyat semakin dirasakan.

"Hilirisasi komoditi menjadi penting saat ini agar masyarakat dan negara tidak menjadikan ekspor bahan mentah sebagai satu satunya ekspor komoditas. Kalau sudah dihilirisasi, maka yang diekspor nanti bukan bahan mentah lagi, namun bahan yang sudah diolah sehingga harga jualnya tinggi," ujarnya.

Editor: M. Suparni

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga