Menpar percepat pengembangan 10 destinasi prioritas

Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya berupaya mempercepat pengembangan 10 destinasi prioritas agar segera terbentuk 10 "Bali Baru" di Indonesia.

Menpar Arief Yahya mengundang gubernur dan bupati yang wilayahnya ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia untuk melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Rabu.

"Rapat koordinasi ini bertujuan membahas percepatan pembangunan terhadap 10 destinasi pariwisata prioritas dan 'update' kebutuhan dan 'critical sucsess factor' pada destinasi tersebut," tuturnya.

Pada kesempatan itu sebanyak 11 Gubernur dan 28 Bupati/Wali Kota yang wilayahnya ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas hadir dalam Rakornas tersebut.

Menteri Arief Yahya memberikan paparan dan penjelasan tentang kebijakan percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas.

Ditegaskan juga oleh Menpar bahwa sesuai arahan Presiden agar Pemerintah Daerah secara serius dan konkrit mendukung dan melaksanakan upaya percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas.

Penetapan 10 destinasi prioritas ini merupakan amanat Presiden, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016.

Destinasi-destinasi yang dimaksud adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo - Tengger - Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

"Satu 'Critical Sucsess Factor' dari upaya percepatan ini adalah pembentukan manajeman yang terintegrasi atau 'Single Destination', 'Single Management'. Perwujudan dari manajemen terpadu ini adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Badan Otorita," ujar Menteri Arief Yahya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Morotai, dan KEK Tanjung Kelayang dengan masing-masing dari KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk Badan Otorita akan dibentuk melalui payung hukum berupa Peraturan Presiden, yang dikelola oleh profesional sehingga diharapkan ada sebuah mekanisme bisnis, untuk memastikan kemajuan pariwisata di masing-masing destinasi.

Menteri mengatakan sektor pariwisata pada 2019 harus dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar 8 persen, dengan devisa yang dihasilkan sebesar Rp240 triliun.

Pariwisata pada 2019 juga ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 20 juta wisman, dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Sementara target pariwisata 2016 ditetapkan yakni 12 juta wisman dengan devisa yang dihasilkan diproyeksikan sebesar Rp172 triliun; dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 260 juta perjalan dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp223,6 triliun.

Sedangkan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional 2016 diharapkan akan meningkat menjadi 5 persen dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja.

"Hasil dari rapat koordinasi ini diharapkan terciptanya penyamaan persepsi tentang strategi dan langkah percepatan yang perlu diambil secara terpadu dan terintegrasi," imbuhnya.

Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan komitmen dalam bentuk kesepakatan bersama Gubernur dan Menteri Pariwisata untuk mempercepat pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas.