Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Sumsel Menurun

id bank, bpr, bank pekreditan rakyat, kinerja bank, pansus dprd sumsel, dprd sumsel

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Sumsel Menurun

Ilustrasi - Nasabah melakukan transaksi pembukaan rekening tabungan Bank BPR Pasar seusai grand opening Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat (BPR Pasar) di Jl R Soekamto Palembang, Sumsel. (Foto Antarasumsel.com/Nova Wahyudi/16)

Palembang (ANTARA) - Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Sumsel secara umum pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014.

Ketua Panitia Khusus III DPRD Sumsel MF Ridho menyampaikan hal itu sehubungan dengan laporan hasil penelitian dan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2015 di Palembang, Jumat.

Menurut dia, aset BPR Sumsel posisi Desember 2015 menurun Rp35 miliar atau turun 11,1 7 persen menjadi Rp278 miliar dibandingkan tahun 2014.

Penurunan aset tersebut dipengaruhi oleh DPK sebesar Rp43 miliar atau turun 24,52 persen dan kredit sebesar Rp42 miliar atau turun 16,42 persen, katanya.

Ia mengatakan, ada beberapa indikator rasio ketidaksehatan Bank BPR Sumsel berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel antara lain tabungan turun Rp10,287 miliar dibandingkan dengan tahun 2014 (-39,80 persen).

Berdasarkan penilaian kinerja BPR se-Sumsel menurut OJK berkaitan dengan BPR bahwa dari 26 BPR yang ada di Sumatera Selatan berada pada urutan ke 26.

Kemudian ada beberapa isu strategis berkaitan dengan BPR Sumsel adalah bahwa rasio NPL (kredit macet) pada 2015 meningkat dari 22,04 persen tahun 2014 menjadi 26,37 persen tahun 2015.

Selanjutnya, BPR Sumsel belum beroperasional secara efisien tercermin dari tingginya rasio biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) yakni 108,08 persen tahun 2014 dan meningkat menjadi 109,44 persen tahun 2015, ujarnya.

Ia menyatakan, kalau untuk bank milik pemerintah daerah PT Bank Sumsel Babel (BSB) pada tahun 2015 menunjukan kinerja cukup baik.

Permasalahan yang dihadapi PT BSB dalam upaya meningkatkan volume aset maupun laba adalah dukungan modal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang saham, katanya.