Palembang (ANTARASumsel) - Sumatera Selatan kekurangan petugas lapangan Keluarga Berencana (KB) sehingga program pengendalian penduduk tidak berjalan dengan optimal di lini lapangan.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Ary Goedadi di Palembang, Rabu, mengatakan, seorang petugas lapangan KB secara ideal hanya membawahi dua desa tapi kenyataanya sampai lima hingga tujuh desa.
"Kondisi ini cukup memberatkan karena sejatinya petugas lapangan KB merupakan ujung tombak, seperti diketahui selama ini merekalah yang bertugas membawa aseptor ke pusat layanan KB dan sekaligus mengingatkan bagi yang memakai alat kontrasepsi jenis pil dan suntik," kata dia.
Oleh karena itu, BKKBN sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengangkat tenaga sukarela yang diproyeksikan menjadi petugas lapangan KB.
Saat ini di Sumsel memiliki 200 orang plkb berstatus PNS dan 240 orang tenaga kerja sukarela.
"Ada sejumlah kabupaten yang peduli dengan membayar honor sekitar 600 ribu per bulan, tapi ada juga kabupaten/kota yang belum memprioritaskan program pengendalian penduduk. Ini yang menjadi keprihatinan BKKBN," kata dia.
Penambahan petugas lapangan ini sangat dibutuhkan karena saat ini BKKBN sudah mengubah paradigma dalam penggunaan alat kontrasepsi yakni beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang, yakni implant dan spiral.
Program ini sangat penting mengingat angka Total Fertility Rate (TFR) Sumsel masih diatas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Sedangkan, target pada 2016 yakni kembali ke angka awal yakni 2,7.
Sumatera Selatan kekurangan petugas lapangan KB
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) ( Antarasumsel.com/logo/Ist)
...Ada sejumlah kabupaten yang peduli dengan membayar honor sekitar 600 ribu per bulan, tapi ada juga kabupaten/kota yang belum memprioritaskan program pengendalian penduduk...
