Wali Kota soroti penerimaan Satpol PP main sogok

Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - Wali Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, SN Prana Putra Sohe menyoroti penerimaan tenaga satuan polisi pamong praja belum lama ini yang terindikasi main sogok hingga jutaan rupiah.

Praktik itu sangat memalukan kalau memang terjadi, tapi semua itu akan dibuktikan dengan mengevaluasi tentang kesehatan dan karakter para tenaga pengamanan yang baru diterima itu, Kata Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe di Lubuklinggau, Rabu.

Ia mengatakan sebetulnya tenaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu tidak ada lagi istilah honorer sesuai anjuran pusat, namun mengingat keperluan di daerah masih cukup banyak sehingga harus merekrut tenaga baru.

Namun dalam perekrutan itu hendaknya jangan ada istilah main sogok, karena lebih diutamakan adalah fisik, mental dan tidak mekonsumsi narkoba, kalau main sogok itu menyalahi aturan meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

"Saya sudah kumpulkan seluruh anggota Satpol PP di Kota Lubuklinggau beberapa waktu lalu, setelah diseleksi mereka ada di antaranya titipan pejabat dan main sogok melalui oknum tertentu dengan tarif antara Rp2 juta hingga Rp5 juta," ujarnya.

Kalau penambahan tenaga Satpol PP itu tidak dipermasalahkan yaitu dari sebelumnya tercatat 178 orang menjadi 222 orang pada tahun 2014-2015 terdiri atas laki-laki dan perempuan.

Ia mengharapkan tenaga satpol PP yang ada sekarang harus diberdayakan untuk mengawal Peraturan Daerah (Perda) dan instruksi pemerintah, sedangkan masalah honornya masih dibahas antara eksutif dan legislatif.

Terkait adanya aksi para anggota Satpol PP menuntut honorer belum lama ini, wali kota menanggapi masalah tersebut sangat positif dan dipastikan ada provokatornya.

"Saya tidak menanggapi isu-isu miring seputar penerimaan tenaga satpol PP tersebut, namun mereka harus diberdayakan dan jangan sampai ada yang mengeluh tidak ada kerjaan," ujarnya.

Sekarang pemerintah daerah masih berupaya untuk menganggarkan honor mereka karena dalam petunjuk pusat tidak anggaran untuk honorer Satpol PP, namun pemerintah daerah kerja keras agar para tenaga pengamanan itu bisa mendapat honorer.

Ke depan tak boleh lagi ada anggota Satpol PP mengeluhkan honorer melalui aksi-aksi menggelar gelombang demo, karena secara jujur mereka masuk menjadi anggota Satpol PP tidak melalui jalur yang benar, seperti titipan dan main sogok.

"Bila mereka telah bekerja maksimal dalam melakukan pengamanan dari berbagai lini di jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau, dipastikan akan mendapat honor meskipun tidak setiap bulan dan menyalahi aturan," ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Elbaroma mengatakan penambahan tenaga Satpol PP itu sudah menempuh jalur prosedur, namun bila ada yang bermain untuk mengambil sejumlah uang akan dibuktikan secara hukum.

"Pak Wali Kota sudah secara tegas mengatakan bahwa honorer Satpol PP itu tidak bisa menggunakan anggaran APBN dan APBD, karena selama ini sudah mendapat teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.

Terkait jumlah tenaga Satpol PP yang ada sekarang Wali Kota memerintahkan untuk dilakukan evaluasi, siapa tahu ada anggota yang sudah meninggal atau kerja tidak bagus dan menggunakan narkoba.

Sedangkan insentif para anggota satpol PP itu sebagian besar sudah dibayar karena ada kebijakan wali kota dengan besaran Rp1,1 juta per bulan, namun harus diimbangi dengan kerja baik dan tak kenal lelah.

"Pembayaran gaji anggota satpol PP itu akan disesuaikan dengan keuangan daerah dan bisa juga dirapel tiga bulan sekali, karena kontrak pertama ada yang hingga Maret 2016, selanjutnya akan diseleksi ulang dari 222 orang anggota karena akan dijadikan tenaga kontrak," jelasnya.