Presiden Jokowi: "holdingisasi" untuk memperkuat daya saing BUMN

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan "holdingisasi" ditujukan untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama persaingan global.

"Penggabungan BUMN ini untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama persaingan global," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) membahas "holdingisasi" BUMN di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ratas membahas rencana holdingisasi BUMN tersebut, merupakan rapat lanjutan yang pernah digelar pada Februari 2016.

Presiden Jokowi mengingatkan agar BUMN dapat mengambil peran sebagai lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Menurut dia, Indonesia harus segera mempunyai peta jalan yang jelas untuk mewujudkan BUMN yang besar, kuat, lincah.

"Setiap tahap mulai persiapan hingga korporasi harus dikalkuasi dengan baik," ujarnya.

Menurut Jokowi, holdingisasi bukan semata-mata strategi pengurangan pemberian suntikan atau PMN ke BUMN atau mekanisme pengalihan saham negara kepada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan, tapi harus dipahami penggabungan BUMN ini untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan global.

"Juga saya tegaskan penggabungan bukan untuk menghilangkan BUMN, holdingisasi juga bukan privatisasi, ini berbeda," tuturnya.

Presiden menyebutkan holdingisasi tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan. "Juga tidak mengurangi porofolio saham negara secara absolut," katanya.

Menurut dia, pemisahaan kekayaan negara bukanlah pengalihan hak dari negara kepada BUMN sehingga kekayaan negara yang dipisahkan masih tetap milik negara.

"Pembentukan holding BUMN justru untuk menjadikan BUMN keluar kandang jadi perusahaan kelas dunia," imbuhnya.

Ia berharap pengelolaan BUMN dijalankan berdasar paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis.

Presiden juga menyebutkan dirinya sudah bicara dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai pembiayaan non-APBN.

"Kita harapkan pembiayaan non-APBN ini bisa mempercepat pengerjaan proyek-proyek yang ada, tadi sudah dirinci proyek bidang apa saja," katanya.

Menurut dia, pemerintah akan memisahkan proyek-proyek pembiayaan dengan APBN atau investasi pemerintah yang dikerjakan oleh Menkeu sebagai "chief financial officer" dan investasi non-APBN di mana "chief investment"-nya dari Bappenas.

"Kalau kita identifikasi proyek infrastruktur senilai Rp430 triliun dari lima BUMN dan proyek revitalisasi industri lainya oleh swasta bekerja sama dengan BUMN, bisa dilakukan pola kerja sama itu," papar Jokowi.

Ia menyebutkan dengan pola-pola pembiayaan tersebut diharapkan kebutuhan pembiayaan investasi infrastruktur dan industri bisa dipenuhi.

Menurut dia, pola tersebut juga dapat menampung pembiayaan dari amnesti pajak dan dana pensiun.

"Kecepatan pengerjaan proyek infrastruktur dan industri ini bisa dikjar kalau pembiayaan non-APBN ini dilaksanakan dengan baik," kata Presiden.