Pemerintah komitmen dorong pertumbuhan rendah karbon

id menko, menko perekonomian, Darmin Nasution, ekonomi, lingkungan

Pemerintah komitmen dorong pertumbuhan rendah karbon

Darmin Nasution (FOTO ANTARA)

Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan rendah karbon sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan lingkungan serta kinerja perekonomian nasional secara berkelanjutan.

"Indonesia menyadari, pembangunan rendah karbon adalah sebuah tren baru. Karena itu upaya menggenjot ekonomi tak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin.

Hal itu merupakan salah satu inti dari sambutan pidato Darmin saat membuka acara Seminar Nasional Peringatan Tiga Tahun Kerjasama Bilateral Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara Indonesia dengan Jepang.

Hadir dalam acara itu antara lain Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti dan Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei.

Darmin menjelaskan pemerintah sejak 2013 telah berkomitmen dengan Jepang, melalui skema mekanisme kredit bersama (JCM), untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan karbon, dengan melibatkan tujuh kementerian terkait yang bekerja sesuai standar ISO 14065.

"Dengan mematuhi standar ini, seluruh implementasi dalam kerangka JCM, seperti efisiensi energi, pembangkit listrik energi terbarukan, manajemen limbah, transportasi, dan manajemen lahan, harus berkualifikasi kegiatan rendah karbon, mampu mengurangi emisi CO2, sembari menjaga produktivitas dan efisiensi," katanya.

Darmin mengharapkan penguatan komitmen dalam perdagangan karbon, disertai oleh kerangka kerja yang efisien serta standar yang memadai, akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi nasional dan global secara keseluruhan.

Selain itu, Darmin menegaskan adanya empat strategi yang harus dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon, seperti yang telah disampaikan sebelumnya ke UNFCCC.

Empat strategi tersebut yaitu memperbaiki dan memperkuat berbagai kegiatan berdasarkan sumberdaya alam dan konservasi lingkungan serta mengimplementasikan komitmen terhadap pertumbuhan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim.

Kemudian, memperkuat dan memperdalam kemitraan dengan tujuan untuk merancang tindakan-tindakan lebih jauh ke arah pengurangan emisi dan membuat kemitraan menjadi lebih kondusif bagi kerjasama bisnis dan investasi.

Selama tiga tahun sejak berlangsungnya kerja sama bilateral ini, skema JCM berhasil menyalurkan lebih dari 37 juta dolar AS subsidi kepada pihak swasta Indonesia untuk menjaga kesehatan lingkungan.

Kontribusi pihak swasta Indonesia dalam skema tersebut telah mencapai 113 juta dolar AS, sehingga total nilai investasi dalam skema JCM diperkirakan lebih dari 150 juta dolar AS.

Sampai saat ini, skema JCM di Indonesia telah direalisasikan melalui penyediaan pendanaan secara penuh terhadap 108 studi kelayakan dan pendanaan sebagian untuk 28 proyek implementasi.

Sementara itu, Sekretaris JCM Indonesia Dicky Edwin Hindarto menyampaikan skema bantuan kredit bersama merupakan tindakan nyata pemerintah untuk mencapai target Nationally Determined Contribution pada COP 21 di Paris.

"Implementasi kerja sama semacam ini akan lebih membantu upaya Indonesia untuk pertumbuhan rendah karbon dan peningkatan investasi," kata Dicky.

Indonesia merupakan satu dari 16 negara yang telah menandatangani kerja sama skema JCM dengan Jepang. Negara-negara lain yang turut bergabung Arab Saudi, Bangladesh, Chili, Ethiopia, Kamboja, Kenya, Kosta Rika, Laos, Maladewa, Meksiko, Myanmar, Mongolia, Palau, Thailand dan Vietnam.