REI: Properti dihadapkan persoalan rendahnya daya beli

Palembang (ANTARA Sumsel) - Sektor properti saat ini dihadapkan pada persoalan rendahnya daya beli masyarakat sehingga beberapa kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan relatif tidak berpengaruh signifikan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) Sumatera Selatan Harriadi Benggawan di Palembang, Rabu, mengatakan, kalangan pengembang menilai kebijakan relaksasi uang muka yang belum lama ini dikeluarkan Bank Indonesia bukan faktor pendongkrak utama untuk penjualan rumah khususnya segmen rumah menengah ke atas.

Sebelumnya, Bank Indonesia resmi mengatur ketentuan rasio nilai pinjaman dari aset (loan to value/LTV) kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen, sehingga uang muka yang harus dibayar nasabah menjadi 15 persen dari total harga rumah atau menurun dibandingkan sebelumnya sebesar 20 persen.

"Kondisi perekonomian belum pulih sehingga masyarakat masih berpikir ulang untuk membeli rumah kelas menengah ke atas yang harganya di atas Rp1 miliar," kata dia.

Menurutnya kelonggaran LTV sebesar 15 persen tersebut masih dianggap terlalu tinggi jika mengacu kondisi perekonomian saat ini.

Seharusnya, sedapat mungkin diberi kelonggaran dikisaran 10 persen agar berdampak pada pasar perumahan seperti yang dilakukan pada sektor rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan syarat uang muka rumah sebesar 5 persen, atau bisa bisa 1 persen jika kolektif.

"Ini juga yang harus jadi perhatian, meski aturan LTV sudah dilonggarkan, pada kenyataanya hal tersebut tidak sepenuhnya didukung perbankan, karena bank juga masih selektif mengingat daya beli menurun," kata dia.

Sementara itu, REI memprediksi hingga akhir tahun ini dapat merealisasikan penjualan rumah di Sumsel 7.000-8.000 unit.

Bisnis pejualan rumah mewah diperkirakan REI masih melambat pada 2016 karena perekonomian dalam dan luar negeri yang belum membaik sehingga berimbas pada daya beli golongan menengah ke atas.