Pengamat: Sektor properti potensial dorong pertumbuhan ekonomi

Kupang (ANTARA Sumsel) - Pengamat ekonomi dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan, sektor properti yang tengah diluncurkan pemerintah saat ini sangat potensial untuk ikut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT pada 2015, sempat mengalami perlambatan akibat dampak situasional, yaitu belum masuknya musim panen serta penurunan produksi perikanan akibat cuaca buruk, katanya di Kupang, Kamis.

Selain itu kata Dekan Fakultas Ekonomi Unwia Kupang itu, perlambatan konsumsi masyarakat momentum hari raya tertentu serta realisasi anggaran pemerintah yang masih dalam tahap konsolidasi saat itu, turut mendorong penurunan.

Sehingga kata dia berbagai strategi dari pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan diantaranya paket kebijakan XII terhadap sektor properti telah memulihkan keadaan perlambatan enjadi normal.

Diantaranya Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat jatah 1.000 rumah dari program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.  
Meskipun untuk tahap awal, sebagian proyek masuk tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama yang langsung dilakukan Presiden Joko Widodo secara online pada delapan provinsi, namun perlu mendapat apresiasi karena program ini menyentuh langsung penduduk yang belum memiliki rumah layak huni.

Dia mengatakan, semua masyarakat berhak membeli rumah yang masuk dalam program sejuta rumah ini, baik pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS).

Apalagi syaratnya sederhana, gaji pokok tidak boleh lebih besar dari Rp4 juta per bulan. Jadi semua masyarakat bisa langsung saja ke bank penyedia KPR (kredit pemilikan rumah).

Bagi masyarakat yang memenuhi syarat, pemerintah akan memberikan berbagai macam insentif, mulai dari subsidi uang muka Rp4 juta, bebas pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari nilai rumah, dengan bunga KPR hanya lima persen per tahun.

"Cicilan per bulan pada kisaran antara Rp600.000 - Rp700.000 per bulan. Namanya juga rumah bagi MBR, jadi harganya harus bisa dijangkau oleh masyarakat kebanyakan," katanya.


Dia menjelaskan program rumah ini selain menggunakan sistem KPR melalui bank juga memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakya (KUR).

Akan dimanfaatkan manfaat sistem KUR untuk perumahan sehingga misalnya tukang ojek yang mampu tapi tidak punya akses bank karena tidak ada penjaminnya. Kita akan pakai itu sehingga lebih memperluas jangkauanya dari program ini,¿ katanya.  
Dia mengingatkan pemerintah daerah agar program untuk rakyat ini jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak sehingga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika perlu, pemerintah nantinya akan mengeluarkan peraturan Kemenkeu atau pun Kementerian Agraria guna mencegah masuknya spekulan.

Sejuta rumah rakyat itu meliputi 600 ribu unit MBR yang akan dibangun dengan dana APBN Kemeterian PU-PR dan Kemenkeu. Sedang yang menggunakan  dana APBN DIPA sekitar 98 ribu unit.

Dari total itu katanya target pembangunan 10.000 unit rumah bagi buruh/pekerja di sembilan provinsi pada tahun 2015 ditujukan untuk menekan pengeluaran buruh sehingga kesejahteraan buruh bisa meningkat.