Bappenas dukung pendataan spasial jalan inovasi daerah

id Bappenas, spasial jalan, inovasi daerah, pengentasan kemiskinan daerah, daerah tertinggal

Bappenas dukung pendataan spasial jalan inovasi daerah

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Yogyakarta (ANTARA Sumsel) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan mendukung inovasi pemerintah daerah yang melakukan pendataan spasial jalan, sebagai upaya menyiapkan dasar penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan daerah.

"Bappenas pasti mendukung inovasi daerah yang ingin melakukan terobosan dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Dalam hal ini, Kabupaten Kulon Progo melakukan pendataan spasial jalan di seluruh daerah itu," ujar Fungsional Perencana Direktorat Kemiskinan Bappenas Ahmad Karim, di Yogyakarta, Kamis.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pendataan spasial jalan pertama di Indonesia.

"Pendataan spasial jalan ini nantinya akan ditujukan untuk pemberian informasi akurat kepada seluruh pihak terkait yang membutuhkan," ujar
Ia menuturkan, melalui hasil pendataan spasial jalan itu, setiap sudut jalan di Kulon Progo akan bisa dipantau melalui peta digital dari lokasi mana saja dan kapan saja.

Langgeng mengatakan, data tersebut juga akan diberikan kepada parlemen Kabupaten Kulon Progo sehingga bisa mencermati data-data spasial jalan di seluruh Kulon Progo.

"Jika ada anggota parlemen yang ingin membangun dan mengembangkan jalan di daerah konstituennya, maka berdasarkan pendataan spasial itu langkah kebijakan yang akan dilakukan terkait jalan segera bisa terwujud," papar dia.

Ia menambahkan, pendataan spasial jalan juga akan memuat koordinat setiap jalan di Kulon Progo, sehingga pihak yang berkepentingan dapat membuat kebijakan publik yang tepat terkait infrastruktur jalan di seluruh Kulon Progo.

Berdasarkan pendataan spasial jalan itu, tambah Langgung, pihaknya berupaya meminimalisasi potensi terjadinya praktik korupsi pada sektor infrastruktur jalan.

"Sebab semua hal yang terkait infrastruktur jalan sudah dapat dilihat secara umum melalui  peta digital. Jadi dengan budget yang hanya Rp74 juta, kami ingin menjadi pendataan spasial jalan Kulon Progo sebagai percontohan nasional," tutup dia.