Kebangkitan sektor properti mulai semester II/2016

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pengamat sektor properti Ali Tranghanda memperkirakan sektor properti di Tanah Air yang sempat melesu dalam beberapa tahun terakhir akan mulai mengalami titik balik menuju kebangkitan pada semester II tahun 2016.

"Diperkirakan akan ada 'turning point' (titik balik) pada semester II/2016. Siklus properti sudah berada di titik paling bawah sehingga kemungkinan naiknya bakal lebih besar," kata Ali Tranghanda dalam diskusi "Potensi Dana Repatriasi Amnesti Pajak di Ranah Properti" di Synthesis Square, Jakarta, Kamis.

Menurut Ali Tranghanda, saat ini yang diperlukan adalah meningkatkan upaya optimisme sektor properti sehingga jangan sampai ada lagi pesimisme dalam aktivitas perekonomian penting secara nasional tersebut.

Dia berpendapat bahwa siklus properti itu memang ada dan dari pergerakan yang ada, maka fase turunnya adalah pada periode 2014-2015.

Ali yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch itu juga mengingatkan bahwa mulai kuartal II/2016 juga ada beragam stimulus yang diberikan oleh pemerintah.

Ali juga mengemukakan kondisi demografi saat ini juga sangat mendukung karena banyak penduduk yang sedang berada dalam usia produktif serta sekitar 40 persen termasuk kelas menengah yang memiliki penghasilan sekitar Rp5 juta-20 juta per bulan. "Jadi potensinya ada di sana," katanya.

Namun, dia mengingatkan bahwa karena ada amnesti pajak maka banyak kelas menengah yang saat ini disibukkan dengan itu. Sedangkan pada akhir tahun biasanya penjualan properti agak sepi.

Sementara pada awal 2017 juga masyarakat sepertinya juga disibukkan dengan pemilihan kepala daerah seperti pada Pilkada DKI Jakarta, dan setelah pesta demokrasi itu diperkirakan akan ada gairah di sektor properti.

Apalagi, Ali juga melihat meski terlalu tinggi, tapi tingkat suku bunga di sejumlah perbankan juga sudah mulai ada penurunan dan trennya ke bunga rendah, yang biasanya selanjutnya bakal diikuti dengan meningkatnya investasi.

Terkait dengan amnesti pajak, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyatakan pemerintah memberikan kemudahan bagi peserta Program Amnesti Pajak yang hartanya berada di luar negeri, termasuk Singapura.

"Kemenkeu dan Ditjen Pajak memberikan kemudahan, laporkan atau deklarasikan saja dana tersebut tanpa menunggu konfirmasi dari bank yang bersangkutan, dan syarat administrasi itu bisa menyusul kemudian," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/9).

Pramono mencontohkan seseorang yang punya dana di Singapura, untuk mengalihkan dana itu perlu izin dari bank dan izin itu bisa lama, bisa dua minggu lebih.

Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis bahwa jumlah penyertaan harta atau deklarasi program Amnesti Pajak yang ditargetkan sebesar Rp4.000 triliun dapat tercapai karena saat ini realisasinya sudah mencapai Rp1.013 triliun atau 25 persen dari target.

"Untuk deklarasi dan repatriasi sudah lebih dari Rp1.000 triliun. Mudah-mudahan lebih optimistis dan (Rp4.000 triliun) bisa terwujud. Kita menunggu semuanya agar 'tax amnesty' berhasil karena kami sendiri Kementerian Keuangan membuat terobosan agar memudahkan pengusaha yang mengikuti tax amnesty berjalan baik," kata Mardiasmo saat memberi sambutan pada Rakornas Gabungan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (20/9).