Apersi: Masyarakat berpenghasilan rendah butuh penjaminan kredit

id rakyat miskin, kurang ampu, berpenghasilan rendah, Organisasi DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia

Apersi: Masyarakat berpenghasilan rendah butuh penjaminan kredit

Ilustrasi - Penduduk Miskin (FOTO ANTARA)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membutuhkan penjaminan lembaga pemerintah untuk menyakinkan perbankan sebagai pemberi kredit perumahan rakyat.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel Kesyar Saropi di Palembang, Selasa, mengatakan, langkah ini akan efektif untuk meningkatkan serapan kalangan MBR dalam program sejuta rumah.

"Serapan untuk program sejuta rumah diakui masih sangat rendah karena segmen ini sebenarnya diisi oleh 70 persen MBR. Jika ingin program ini maksimal maka pemerintah harus menggandeng lembaga penjamin," kata Kesyar.

Ia mengatakan pemerintah dapat menggaet BUMN/BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit seperti Jamkrindo, Askrindo, dan Jamkrida.

Dengan begitu maka pasar perumahaan untuk segmen MBR akan melebar atau tidak seperti dua tahun terakhir yang cenderung stagnan seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat.

Jika tidak diambil langkah lain maka sejumlah kebijakan dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mudah dapat memiliki rumah menjadi sia-sia belaka.

"Memang benar sudah ada kebijakan berupa penurunan suku bunga dan uang muka, tapi bank juga harus menilai kelayakan seseorang diberikan kredit. Jika ada yang menjamin, tentunya banyak akan memperoleh KPR," kata dia.

Ia mengatakan jika pasar perumahan segmen MBR ini terjaga, tentunya akan meningkatkan gairah pengembang untuk merambah sektor ini.

Hingga kini, para pengembang menilai daya beli masyarakat masih rendah sebagai dampak dari pelemahan ekonomi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) Sumatera Selatan Harriadi Benggawan mengatakan sektor properti sedang dihadapkan pada persoalan rendahnya daya beli masyarakat sehingga beberapa kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan relatif tidak berpengaruh signifikan.

Pemerintah telah memberikan kemudahan agar kelompok masyarakat miskin dapat memiliki rumah berupa bantuan uang muka Rp4 juta, suku bunga hanya 5 persen dari harga rumah dan tenor sampai 20 tahun.

"Sementara ini sudah terealisasi sekitar 4.000 rumah atau sekitar 35 persen dari target. Meski saat ini perekonomian di Sumsel sedang lesu terkait pelemahan harga karet, tapi REI mengamati pada tahun ini ada sedikit perbaikan dibandingkan tahun lalu," kata dia.