Blangpidie, Aceh (ANTARA Sumsel) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh Sudirman mengapresiasi dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, karena telah melahirkan beberapa terobosan dalam program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Saya mengakui sepenuhnya bahwa pada usia dua tahun pemerintahan Jokowi-JK telah melahirkan beberapa terobosan dalam program pembangunan yang patut diapresiasi," katanya di Blangpidie, Senin, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Sudirman menjelaskan, beberapa terobosan yang telah dilahirkan oleh Jokowi-JK tersebut diantaranya upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di pelosok Tanah Air melalui alokasi dana desa.
Kemudian, Presiden Jokowi bersama Wakilnya Jusuf Kalla juga telah mengambil langkah ataupun upaya reformasi birokrasi serta beberapa langkah lainnya seperti program peningkatan kualitas layanan dasar untuk kesehatan dan pendidikan.
"Ada beberapa program yang masih banyak persoalan. Jadi, kita sarankan pemerintah harus fokus terhadap program-program tersebut agar ke depan hasilnya menjadi maksimal," katanya.
Untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa agar lebih tepat sasaran, pemerintah diharapkan melakukan penguatan kapasitas terhadap semua aparatur desa yang mengelola dana secara langsung.
"Hal yang sama juga berkaitan dengan sistem dan mekanisme program BPJS-Kesehatan yang saat ini masih banyak keluhan masyarakat, karena dianggap masih menyulitkan pengurusan dan proses klaim," katanya.
Kemudian, kabinet kerja Jokowi juga harus fokus terhadap upaya pemberdayaan dan perlindungan petani, supaya kebijakan impor komoditas pangan terutama beras dan daging yang terakhir mengalami peningkatan dapat ditekan secara dratis.
Pemerintah Jokowi-JK juga diminta untuk meningkatkan penegakan hukum yang profesional dengan prinsip independensi agar tidak berdampak pada aspek keadilan terutama tentang kepastian hukum.
"Demikian juga dengan penegakan hak azazi manusia (HAM). Pemerintah Jokowi-JK harus fokus terhadap penyelesaian HAM masa lalu di Indonesia," katanya.
Seperti Aceh yang baru saja dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diharapkan menjadi media rekonsiliasi akibat konflik masa lalu dan ini harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah sebagai indikator keseriusan penyelesaian HAM masa lalu.
Yang terakhir, kata dia, kedepan resuffle kabinet Jokowi harus diminimalisir dengan melakukan penempatan menteri sesuai kompetensi serta keahlian agar tidak berdampak terhadap implementasi program kerja.
"Karena, selama ini pergantian kabinet yang berulang kali melahirkan opini publik bahwa resuffle adalah jalan pembagian kekuasaan dan dalam hal ini Jokowi masih belum terlepas oleh interpensi partai koalisi," katanya.
Seharusnya, kata dia lagi, fokus utama yang seharusnya diutamakan kepala negara melakukan upaya mewujudkan berjalanya program kerja secara baik dan optimal guna tercapainya sasaran dari program nawacita yang dicanangkan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan: Pertemuan Megawati dan JK pasti terjadi
Jumat, 23 Februari 2024 13:12 Wib
JK: Saya dan Rizal Ramli bertentangan tetapi tetap bersahabat
Rabu, 3 Januari 2024 15:16 Wib
Jusuf Kalla dukung pasanganAnies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 9:13 Wib
Ganjar diskusi bersama JK bahas netralitas aparat
Minggu, 19 November 2023 19:35 Wib
JK berbagi kisah perdamaian di hadapan juru damai dunia
Kamis, 19 Oktober 2023 10:10 Wib
JK: Masjid bukan untuk mimbar kampanye politik
Selasa, 21 Maret 2023 16:23 Wib
JK ingin DMI dukung upaya untuk menyejahterakan masyarakat
Jumat, 20 Januari 2023 9:03 Wib
JK doakan Tjahjo Kumolo lekas sembuh
Senin, 27 Juni 2022 13:01 Wib