Palembang (Antarasumsel.com) - Pemerintah Kota Palembang siap membantu infrastruktur jalan untuk mendorong kalangan pengembang aktif dalam pembangunan rumah murah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Kamis, mengharapkan dengan stimulan dari pemerintah tersebut, kalangan swasta lebih aktif dalam membuka perumahan-perumahan baru untuk MBR di Kota Palembang.
"Kunci suksesnya program ini ada di infrastruktur jalan, karena jika ada jalan maka ada yang mau membeli dan menempatinya. Terkait ini, pengusaha tidak perlu khawatir karena jalan akan dibangunkan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum," kata dia.
Lantaran sinergi itu, Pemkot Palembang optimitis dapat mencapai target program rumah murah bagi MBR sebanyak 8.000 unit pada tahun ini.
"Untuk lahan, pemkot mengamati masih banyak yang tersedia di Kota Palembang ini. Terdapat beberapa lokasi yang saat ini sedang berkembang sehingga dapat dijadikan bidikan kalangan pengembang. Mereka tidak perlu khawatir lagi karena infrastruktur jalan akan dibantu pemerintah," ujar dia.
Ia mengatakan pemerintah mendukung pengembangan kawasan pinggiran kota, seperti di Kecamatan Sematang Borang dan Alang-Alang Lebar, dan Talang Tuwo, dengan bersedia menganggarkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana.
"Kerja sama sudah dilakukan secara lintas sektoral untuk mendukung program sejuta rumah bagi MBR yang dicanangkan secara nasional, seperti Dinas PU yang sudah menganggarkan dana untuk pembangunan jalan, PLN untuk jaringan listrik, serta PDAM untuk aliran air bersih," kata dia.
Pembangunan kawasan perumahan yang sudah tertata itu, diharapkan mengurangi area pemukiman kumuh di sekitar aliran Sungai Musi, yakni kawasan Seberang Ulu.
"Pemerintah sudah memiliki program 100 0 100, yakni seratus persen layanan air bersih, nol persen kampung kumuh, dan seratus persen sanitasi pada 2019. Melalui program satu juta rumah ini diharapkan menjadi stimulan tercapainya program 100 0 100," kata dia.
Program satu juta rumah mendapatkan dukungan penuh Pemkot Palembang karena hingga kini persoalan tempat tinggal bagi MBR masih menjadi persoalan dominan untuk mengikis kawasan kumuh di pinggir Sungai Musi.
Harga rumah yang mahal karena tidak mudah mendapatkan lahan di perkotaan, bunga perbankan yang tinggi, belum lagi uang mukanya, menjadi permasalahan utama MBR.
"Namun, dengan adanya program satu juta rumah maka tidak ada alasan lagi bagi MBR untuk tidak memiliki rumah," kata Harnojoyo.
Pemerintah mematok harga rumah subsidi Rp123 juta dengan uang muka hanya satu persen dari harga rumah, dan bunga kredit perumahan telah diturunkan dari 7,25 menjadi lima persen untuk masa 15-20 tahun.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) Sumatera Selatan Harriadi Benggawan mengatakan sektor properti sedang dihadapkan pada persoalan rendahnya daya beli masyarakat sehingga beberapa kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan relatif kurang berpengaruh signifikan.
Pemerintah telah memberikan kemudahan agar kelompok masyarakat miskin dapat memiliki rumah berupa bantuan uang muka Rp4 juta, suku bunga hanya lima persen dari harga rumah dan tenor sampai 20 tahun.
"Per Oktober 2016 baru terealisasi 6.000 unit dari target 12.000 unit. Perekonomian di Sumsel sedang lesu terkait pelemahan harga karet, tapi REI mengamati jika dibandingkan tahun lalu, ada sedikit perbaikan," kata dia.
