Pemprov terus pantau kondisi anak Sumsel

Palembang (Antarasumsel.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memantau kondisi dan perkembangan perempuan dan anak di daerah tersebut supaya tidak terjadi kekerasan.

Selain itu pihaknya rutin melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata Sekda Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman saat menerima Komisi VIII DPR RI yang dipimpin M A Taher di Palembang, Selasa.

"Bukan itu saja, tetapi juga mendampingi korban dalam proses hukum supaya berjalan sesuai prosedur," katanya.

Memang, lanjut dia, kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah tersebut terus diantisipasi supaya dapat ditekan.

Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Sumsel untuk pengoptimalan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya dengan mengintegrasikan program ini ke seluruh dinas yang ada.

Yang jelas masih banyak hal yang perlu dilakukan terkait permasalahan ini karena kendala yang dihadapi banyak faktor seperti latar belakang budaya masyarakat.

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher mengatakan, kunjungan tersebut untuk mengetahui langsung perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah khususnya Sumsel.

Dia mengatakan, terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undangan-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak sudah disahkan menjadi Undang-Undang dan sudah berlaku sejak 25 Mei 2016.

Semua ini dilakukan untuk mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak, tambah dia.