Kepengurusan Demokrat Sumsel ditarget Februari rampung

Palembang (Antarasumsel.com) - Kepengurusan Partai Demokrat Sumatera Selatan ditargetkan pada Februari 2017 sudah rampung, karena telah disetujui oleh DPP partai berlambang bintang mercy tersebut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Ishak Mekki menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai pelantikan kepengurusan DPD Partai Demokrat Sumsel di Palembang, Rabu.

Menurut dia, untuk pelantikan kepengurusan itu dalam waktu dekat ini, karena memang ada kader partai yang maju pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

"Jadi, apakah sesudah atau sebelum pilkada, kita menunggu saja, paling lambat Februari 2017," katanya.

Sementara mengenai pilkada di sembilan kabupaten dan kota termasuk pilkada gubernur Sumsel, ia menyatakan, tentunya akan dilihat figur mana dan kader yang dicalonkan. Sekarang ini tentunya sosialisasi dulu kepada masyarakat dan pada saatnya elektabilitas yang baik.

"Harapan kita setiap pilkada di kabupaten dan kota di Sumsel itu ada kader yang maju. Kita mengharapkan sekitar 70 persen kemenangan bisa direbut," ujar Ishak Mekki yang juga menjabat Wakil Gubernur Sumsel tersebut.

Ia juga berharap, pilkada di daerah itu bisa berjalan aman dan sukses sehingga menjadi penyelenggara pilkada yang baik dan contoh pilkada-pilkada di Indonesia.

Sementara, pada bagian lain Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan Yudha Rinaldi menyampaikan, partai itu memberikan kesempatan kepada kader partai yang berpotensi untuk mensosialisasikan diri bila ingin maju pada pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Seluruh kader diberi kesempatan yang sama untuk mensosialisasikan diri dan tentunya nanti mengikuti mekanisme partai, ujarnya.

Ia menyatakan, pada akhirnya rekomendasi tetap ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan dan mengikuti mekanisme seperti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), wawancara, survei dan lainnya.

Pada tahun 2017 di Sumatera Selatan hanya ada satu daerah yang melaksanakan pilkada, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya tahun 2018 ada sembilan kabupaten/kota dan pilkada gubernur.