2016 tahun transisi dari pembicaraan ke tindakan dalam perubahan iklim

Barcelona (Antara/Thomson Reuters Foundation) - Tahun 2016 adalah tahun yang ekstrim jika berbicara tentang perubahan iklim dan upaya untuk menanggulanginya.

Euforia disahkannya Perjanjian Paris dengan cepat menghilang beberapa hari setelahnya, dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran Trump akan menarik negara penghasil emisi kedua terbesar di dunia itu dari kesepakatan.

Namun gebrakan upaya-upaya untuk melawan perubahan iklim di tingkat lokal, nasional, dan internasional memberikan harapan bagi gerakan global untuk melawan perubahan iklim telah menjadi lebih kuat daripada pemerintah negara mana pun.

Satu alasan penting adalah uang berpindah dari proyek-proyek yang merusak alam ke investasi yang lebih bersih dan hijau. Energi terbarukan semakin murah, membuatnya mampu bersaing dengan bahan bakar fosil di banyak tempat.

Serta dalam setahun yang terjadi rekor panas tertinggi ini, disebabkan sebagian oleh fenomena El Nino, pemerintah telah meningkatkan tindakan konkret dalam melindungi warganya dari iklim dan cuaca ekstrim, seperti banjir, kekeringan, dan badai.

        Menjelang akhir 2016, Thomson Reuters Foundation meminta kepada para ahli untuk membuat lima tanda teratas percepatan upaya pencegahan perubahan iklim. Berikut adalah kompilasi dari jawaban-jawaban tersebut:

1.PERJANJIAN YANG BERLIMPAH
Perjanjian Paris pada perubahan iklim diberlakukan pada bulan November ¿ 11 bulan setelah dirancang oleh negara-negara anggota PBB.

Waktu pemberlakuan perjanjian yang cepat tidak diduga sebelumnya, namun perkiraan pemimpin Amerika yang skeptis, yang akan menjabat di Gedung Putih memicu kesungguhan dunia internasional untuk menyegerakan ratifikasi.

Pada pembicaraan iklim di PBB bulan lau, pemerintah memberikan waktu dua tahun untuk menerapkan peraturan dan melaksanakan perjanjian Paris, serta meninjau rencana negara-negara menjaga peningkatan suhu ke ¿sedikit di bawah¿ 2 derajat Celsius.

Pada Oktober, 191 negara dalam Organisasi Penerbangan Sipil International (ICAO) menyepakati pengurangan karbon global dan menyeimbangkan skema untuk penerbangan udara
Di bulan yang sama, 197 negara anggota Protokol Montreal, perihal zat yang menipiskan lapiskan ozon, menyetujui amandemen untuk mengurangi hidrofluorokarbon (HCF), salah satu gas rumah kaca yang paling cepat berkembang dan memiliki efek paling kuat, umumnya digunakan pada pendingin ruangan dan lemari es.

    
2. BAHAN BAKAR FOSIL MULAI DITINGGALKAN
Bulan Mei lalu, kelompok negara maju G7 menetapkan batas akhir pertama kalinya untuk mengakhiri subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, serta mendorong semua negara untuk melakukannya paling lambat 2025, meskipun kelompok yang lebih luas G20 mundur dari komitmen kuat ini di pertemuan selanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Bank of England, Mark Carney memimpin upaya menekan perusahaan untuk berhati-hati dengan implikasi keuangan dari aset bahan bakar fosil mereka.

Satuan tugas internasional yang telah diatur untuk mencegah kejutan pasar dari pemanasan global, akan meminta perusahaan untuk memperlihatkan cara mereka mengelola risiko binis dari perubahan iklim, demikian pula dengan dampak pengurangan emisi sebagai intinya.

Serta kampanye global untuk membujuk investor menarik uang mereka dari bahan bakar fosil mengalami peningkatan, bertambah dua kali lipat dalam 15 bulan, seiring dengan jumlah institusi yang telah melepaskan kepentingan dagang sebanyak 688, mewakili bantuan 5,2 triliun dolar amerika  dalam pengelolaan.

    
3. ENERGI TERBARUKAN MENCURI PERHATIAN
Badan Energi Internasional mempercepat prediksi pertumbuhan lima tahunnya untuk energi terbarukan berkat dukungan kebijakan yang kuat di Amerika Serikat, China, India, dan Meksiko, serta pengurangan biaya yang besar.

        Menurutnya energi terbarukan melampaui batu bara tahun lalu sebagai kapasitas sumber energi terbesar yang terpasang di dunia.

Energi surya mengalami tahun yang baik, setelah 2016 menjadi tahun pertama penerbangan keliling dunia dengan tenaga surya, pengumuman rencana jalan raya yang dipasangi panel surya untuk empat benua, dan Tesla Motors Inc. yang memamerkan genting tenaga surya mereka.

Kelompok 48 negara berkembang yang paling berisiko dari perubahan iklim mengatakan mereka akan berjuang untuk menjadikan produksi energi mereka 100 persen terbarukan sesegera mungkin sebelum 2050.

    
4. MENDORONG PERSIAPAN
Kekeringan parah yang disebabkan oleh El Nino dahsyat yang menyerang lebih dari 60 juta orang, terutama di Afrika bagian selatan, menyadarkan pemerintah pada pentingnya mempersiapkan untuk cuaca dan iklim ekstrim dengan memperbaiki infrastruktur, layanan publik, dan ketahanan pangan.

Duta besar PBB merancang cetak biru untuk mengurangi kerusakan dari peristiwa-peristiwa semacam itu di masa depan, sementara badan bantuan mencoba cara yang inovatif untuk mendapatkan dana yang diperlukan sebelum bencana menyerang.

Sementara itu, negara-negara berkembang sedang berupaya dalam rencana nasional untuk beradaptasi dengan efek perubahan iklim termasuk cuaca buruk, kenaikan permukaan laut, dan pencairan es, yang didukung hingga 3 juta dolar AS per negara dari Green Climate Fund yang masih baru.

    
5. BEKERJA SAMA DENGAN PENGGIAT IKLIM
Ramainya inisiatif untuk menangkal perubahan iklim yang berlangsung atau berkembang, termasuk binis, investor, pemerintah kota dan lokal, dan lain sebagainya terjadi pada tahun ini.

Misalnya, Under2 Coalition, kelompok pemerintah sub-nasional yang telah berkomitmen untuk mengurangi emisi mereka setidaknya sebesar 80 persen sebelum 2020, anggotanya bertambah menjadi 165 negara, termasuk yang terbesar ketiga dalam ekonomi global.

Selain itu inisiatif Science Based Targets mengatakan lebih dari 200 perusahaan telah berjanji untuk menetapkan target pengurangan emisi sesuai dengan usaha global untuk menjaga kenaikan temperatur di bawah dua derajat.

"2016 benar-benar menunjukkan tahun transisi dari pembicaraan tak berujung dan negosiasi global tentang cara melawan perubahan iklim menjadi tindakan oleh pemerintah, provinsi, kota, perusahaan, parlemen, dan komunitas terkait," demikian Saleemul Huq, direktur International Centre for ClimateChange and Development (ICCCAD), yang berbasis di Dhaka.