Rabu, 29 Maret 2017

Catatan Akhir Tahun - Ulah Trump perkeruh situasi lintas-selat

id donald trump, Presiden Taiwan, china, lintas selat
Catatan Akhir Tahun - Ulah Trump perkeruh situasi lintas-selat
Donald Trump (Antarasumsel.com/Reuters)
....Trump menyatakan, "Saya sepenuhnya memahami kebijakan 'Satu China', tapi saya tidak tahu mengapa kita harus terikat dengan kebijakan 'Satu China'....
Jakarta (Antarasumsel.com) - Jalinan rekonsiliasi lintas-selat mulai kusut sejak Tsai Ing-wen meraih kemenangan besar dalam Pemilihan Umum Presiden Taiwan pada 16 Januari 2016.

Bukan persoalan dia presiden perempuan pertama di kepulauan yang dikenal dengan nama "Formosa" itu. Bukan pula Tsai mampu mengalahkan Eric Chu, calon presiden dari Partai Nasionalis (Kuomintang).

Salah satu pemicunya adalah Tsai yang berasal dari Partai Progresif Demokratik (DPP), partai yang selama ini beroposisi terhadap Kuomintang.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu jelas menggariskan kebijakan yang menuntut kemerdekaan Taiwan secara formal.

Sampai saat ini, China masih menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memberontak dan tidak pernah menggunakan kekuatan militer untuk memaksa Taiwan di bawah kontrol mereka.

Perubahan politik di Taiwan membuat pertemuan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou dengan Presiden China Xi Jin-ping di Singapura pada November 2015 yang mendapatkan sorotan dari dunia internasional tidak berarti apa-apa.

Rakyat Taiwan sepertinya memang tidak menyukai langkah-langkah Ma yang cenderung mendekat ke China karena dianggap tidak memberikan keuntungan terhadap perekonomian nasional mereka.

Akibat perekonomian stagnan, rakyat Taiwan kecewa atas penandatanganan perjanjian dagang dengan China yang bisa mengurangi keuntungan bagi masyarakat umum di Taiwan.

Lebih dari 20 kesepakatan dan menghasilkan ledakan wisatawan dari daratan, hubungan lebih dekat di lintas selat itu memperburuk kekhawatiran terhadap China yang dicurigai dapat mengikis kedaulatan Taiwan melalui ketergantungan ekonomi.

Apalagi rakyat di kepulauan tersebut telah lama tidak mendapatkan jawaban atas rendahnya upah dan dan tingginya harga rumah selama pemerintahan Ma pada periode 2008-2012 dan 2012-2016.  

Langkah Ma yang memberanikan diri bertemu Xi untuk yang pertama kalinya sejak berakhirnya perang saudara pada 1949 itu harus dibayar mahal oleh Kuomintang.

Pada Pilpres 2016 itu, Kuomintang yang sudah dua periode berturut-turut sejak mendudukui kursi kepresidenan itu hanya mampu meraup 32,5 persen suara.

Eric Chu dari Partai Kuomintang harus mengakui keunggulan Tsai yang dalam pemilu tersebut meraih suara mayoritas hingga 58,1 persen.

Satu kandidat lainnya, James Soong dari Partai Rakyat Utama yang beraliran konservatif cukup sebagai penggembira dengan 9,4 persen suara.

                                                          Ancaman di Selat
Dengan hasil pemilu seperti itu, tidak mudah bagi China dan Taiwan untuk menjalin rekonsiliasi di Selat Taiwan yang sebenarnya sempat memasuki babak baru melalui pertemuan langka Xi-Ma di Singapura.

Tsai memang telah berupaya mencermati strateginya menghadapi Tiongkok. Namun tradisi DPP sudah menggariskan bahwa partai oposisi itu mendukung kemerdekaan Taiwan secara formal.

Beijing telah mengingatkan bahwa tidak akan ada tawar-menawar dengan para pemimpin yang tidak mengakui prinsip "satu China" sebagai bagian dari persetujuan tanpa banyak bicara antara Beijing dan Kuomintang yang dikenal dengan "Konsensus 1992".

DPP tidak pernah mengakui konsensus tersebut. Namun para pengamat mengatakan bahwa Tsai tidak mungkin memprovokasi Beijing, jika dia ingin berkuasa di kepulauan.

Mereka juga setuju bahwa hal itu tidak akan segera menimbulkan reaksi dari China karena pengasingan Taiwan bertentangan dengan tujuan utama Beijing untuk melakukan reunifikasi, seperti dengan Hong Kong dan Makau.    

"Hubungan keduanya akan menjadi rumit dan tidak bisa diprediksi. Mereka akan memperburuk beberapa pencapaian, namun pada saat yang sama kepentingan Beijing adalah mempertahankan Taiwan tergantung secara ekonomi," kata Jean-Pierre Cabestan, pengamat politik dari Hong Kong Baptist University.

Meskipun Tsai berulang kali menyatakan bahwa dirinya akan memeilihara status quo di Selat, China tidak percaya begitu saja.

Bahkan kemarahan China makin memuncak setelah adanya percakapan telepon antara Tsai dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald.

Setelah "courtesy call" pada 2 Desember 2016 itu, Trump menyatakan, "Saya sepenuhnya memahami kebijakan 'Satu China', tapi saya tidak tahu mengapa kita harus terikat dengan kebijakan 'Satu China', kecuali kita membuat kesepakatan dengan China yang berkaitan dengan hal-hal lain, termasuk perdagangan.

Banyak spekulasi yang muncul atas peristiwa pertama kalinya seorang presiden terpilih AS atau presiden AS berbicara langsung dengan seorang pemimpin Taiwan sejak Presiden Jimmy Carter mengalihkan pengakuan kedaulatan dari Taiwan ke China pada 1979.

Di antara spekulasi itu adalah Trump ingin menguji dirinya mengenai seberapa jauh dia bisa meminta konsesi-konsesi kepada China mulai dari soal perdagangan sampai masalah Korea Utara.

Selain itu, Trump dan Wakil Presiden terpilih Mike Pence mengakui bahwa hal itu basa-basi politik semata yang tidak bakal menggeser kebijakan luar negeri AS.

Namun tidak sesederhana itu karena ulah Trump bagaikan meniup bara api. Apalagi, penasihat ekonomi Trump, Stephen Moore, makin membuat runyam suasana dengan menyatakan jika China tidak suka atas tindakan Trump kepada Taiwan itu, maka "peduli amat".

Tentu saja hal itu membuat kemarahan China belum bisa dibendung. Kementerian Luar Negeri China menyampaikan surat protes kepada pihak terkait di AS mengenai pembicaraan telepon selama 10 menit itu.

Kebijakan "Satu China" merupakan dasar hubungan China-AS dan kementerian China mendesak agar AS berpegang pada kebijakan tersebut dan hati-hati dalam menangani isu Taiwan agar tidak mengganggu hubungan kedua negara.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi justru menyalahkan Taiwan, bukan Trump, pengusaha yang tidak punya pengalaman dalam politik luar negeri.

"Ini hanya dari pihak Taiwan saja yang melakukan tindakan kecil dan tidak mengubah kebijakan "Satu China" yang telah diakui masyarakat internasional," kata Wang.

Untuk meredam konflik terbuka itu, Presiden AS Barack Obama yang masa pemerintahannya tinggal dua bulan lagi turun tangan.

Obama sudah memperingatkan Trump bahwa langkah itu bisa menghancurkan kemajuan hubungan AS-China yang selama ini telah dibangun secara hati-hati, baik oleh presiden asal Republik maupun presiden asal Demokrat. (T.M038/R. Fahriza)

Editor: Indra Gultom

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga