Palembang (Antarasumsel.com) - Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit III meminta kepada pemerintah untuk segera membatalkan kerja sama atau joint venture pembangunan/pengembangan kilang dengan pihak manapun.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit III, Dicky Firmansyah didampingi pengurus SPP RU III lainnya usai orasi dan zikir di Palembang, Kamis.
Menurut dia, pada 22 Desember 2016 telah dilakukan penandatanganan joint venture development agreement (JVDA) refinery development master plan (RDMP) Cilacap dengan CEO Saudi Aramco.
Oleh karena itu, SPP RU III meminta kepada direksi PT Pertamina (Persero) untuk membatalkan proses JVDA dimaksud demi kemandirian energi dalam rangka menegakkan kedaulatan negeri, katanya.
Selanjutnya mendorong pemerintah untuk memberikan hak monetisasi cadangan migas nasional kepada Pertamina sebagai perwujudan penugasan pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, sehingga equity Pertamina menjadi tinggi dan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sumber pendanaan proyek, ujarnya.
Serikat pekerja juga mendorong direksi untuk mendapatkan sumber pendanaan lain, salah satu alternatifnya pendanaan pemerintah yang diperoleh dari tax amnesty.
Kemudian mengupayakan proyek RDMP agar dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kecukupan anggaran, sehingga pembiayaan proyek dapat sepenuhnya oleh Pertamina seperti yang dilakukan untuk kilang RU V Balikpapan.
Pekerja juga menolak segala bentuk tekanan dari pihak manapun yang akan berunjung pada berkurang atau hilangnya kedaulatan negara melalui Pertamina atas energi dan sektor pendukung lainnya menjadi bisnis Pertamina, tuturnya.
Ia mengatakan, PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan milik negara sahamnya 100 persen milik pemerintah yang notabane adalah milik seluruh bangsa Indonesia.
SPP RU III bersama federasi serikat pekerja Pertamina bersatu mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk menolak segala bentuk liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi energi nasional yang nyata-nyata merupakan bentuk penjajahan ekonomi untuk kepentingan asing melalui penguasaan kekayaan energi nasional.
Kemudian, mengambil alih aset-aset BUMN dan menguras rakyat dengan harga energi yang tinggi, katanya.
SPP minta batalkan kerja sama pengembangan kilang
SPP RU III minta pemerintah batalkan joint venture pembangunan kilang dengan pihak manapun (Antarasumsel.com/Susi/Ag/16)
....PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan milik negara sahamnya 100 persen milik pemerintah yang notabane adalah milik seluruh bangsa Indonesia....
