Defisit anggaran Pemkab minta bantuan anggota DPD-RI

Baturaja (Antarasumsel.com) - Setelah mengalami defisit anggaran pemerintah sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Selatan meminta bantuan pihak DPD-RI untuk merealisasikan semua program pembangunan pada tahun 2016 yang tertunda.

"Kondisi demikian tentu saja mendapatkan perhatian serius dari saya," kata Siska Marleni anggota Komite IV DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan ketika melakukan reses di sembilan kabupaten/kota dan pertemuan dengan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar di Baturaja, Senin.

Ia mengatakan, reses yang dilakukannya di Sumsel antara lain mengunjungi Kabupaten Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin dan Pagar Alam semuanya menyampaikan keluhan kesulitan membiayai pembangunan akibat mengalami defisit anggaran.

Sementara, hasil reses tersebut menyimpulkan, kebijakan pemerintah pusat itu ternyata berimplikasi kepada likuiditas keuangan pemerintah daerah dan realisasi rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

Oleh sebab itu sebagai anggota DPD RI yang khusus membidangi masalah keuangan, Siska berjanji, seluruh keluhan Pemda tersebut akan dilaporkannya ke pusat dengan harapan agar pemangkasan anggaran tidak terjadi lagi pada 2017 ini.

Menurut dia, jika pemangkasan anggaran ini masih dilakukan pusat ke daerah pada 2017, maka dikuatirkan akan banyak program pembangunan di kabupaten/kota yang akan terhambat.

"Untuk itu sudah menjadi tugas saya memperjuangkan aspirasi pemda ini, sehingga 2017 tidak ada lagi pemangkasan anggaran. Kasihan dengan masyarakat kalau kondisinya seperti ini terus," tegasnya.

Sementara Wabub OKU, Johan Anuar mengaku, sangat berterima kasih atas kunjungan anggota DPD RI Dapil Sumsel tersebut OKU.

"Saya panggil seluruh pejabat di OKU untuk berdialog dengan Ibu Siska secara langsung. Besar harapan saya, keluhan setiap SKPD ini bisa ditampung dan diperjuangkan agar tidak terjadi pemangkasan anggaran lagi," katanya.