Sabtu, 21 Januari 2017

Bappenas dorong kepala daerah inovasi kebijakan Ekonomi

id Bambang Brodjonegoro, Bappenas, ekonomi daerah, kebijakan publik, administrasi, maupun fiskal
Bappenas dorong kepala daerah inovasi kebijakan Ekonomi
Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/Ang)
Jakarta (Antarasumsel.com) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong kepala derah terus melakukan inovasi dalam kebijakan publik, terutama dalam kebijakan ekonomi daerah.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu mengatakan dalam konteks desentralisasi, pemerintah sudah melakukannya, baik dari sisi politik, administrasi, maupun fiskal. Namun dari sisi desentralisasi ekonomi masih belum dirasakan.

"Tak banyak daerah yang memiliki kebijakan ekonominya sendiri. Kebanyakan hanya ikuti daerah lain atau kebijakan pusat," ujarnya.

Bambang menuturkan, tatkala ia masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, dalam beberapa kesempatan ia ditemui oleh kepala daerah dan isu yang dibawa mereka umumnya sama, yakni masalah kekurangan anggaran.

Sementara itu, ketika ia menjabat sebagai Kepala Bappenas, kepala daerah yang menemuinya meminta diadakan proyek di daerahnya.

Menurut Bambang, hal tersebut wajar saja. Namun, banyak juga kepala daerah yang tidak sering bertemu dengan pemerintah pusat dan justru kepala daerah tersebut memiliki inovasi dalam mengembangkan daerahnya.

"Kami  ingin memberikan apresiasi kepada daerah yang memiliki kebijakan ekonominya sendiri sehingga daerah itu tak lagi bergantung pada pusat. Makanya bupati atau wali kota yang inovatif tadi tidak perlu ketemu pemerintah pusat," ujar Bambang.

Ia mencontohkan sejumlah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti inovasi layanan kesehatan "Homecare Dottorotta" yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, Smart City oleh Pemerintah Kota Bandung, dan Smart Kampung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.  
"Ini hanya sebagian, saya yakin banyak inovasi yang sudah dilakukan kepala daerah," katanya.

Bambang mengingatkan, dalam melakukan inovasi, pemerintah daerah harus tetap memegang kearifan dan karakteristik lokal agar bisa lebih dipahami masyarakat dan mendorong ekonomi daerah.

"Dalam konteks otonomi daerah, kearifan lokal, inisiatif lokal, dan karakteristik lokal tetap penting," ujar Bambang.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga