Jakarta (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen
untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk
mengalokasikan penambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) di
lembaga anti-rasuah itu.
"Presiden berkomitmen memperkuat KPK berupa penambahan anggaran dan
penambahan sumber daya manusia," kata Juru Bicara Presiden RI, Johan
Budi, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan mantan anggota panitia
seleksi (pansel) pimpinan KPK jilid IV Yenti Ganarsih pada hari ini yang
mengungkapkan perlunya penambahan anggaran dan sumber daya manusia di
KPK.
Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017, KPK
mendapat alokasi dana Rp734,2 miliar, atau berkurang dari anggaran KPK
pada APBN 2016 yang senilai Rp991,8 miliar. KPK pun pada 2017 akan
mengangkat 431 pegawai baru.
Namun, Johan mengakui bahwa untuk meningkatkan anggaran tersebut, KPK perlu mengajukan peningkatan anggaran lebih dulu.
"Mekanismenya, KPK mengusulkan ke pemerintah, kemudian pemerintah
membahas dengan DPR. Setuju atau tidak. Komitmennya Presiden memperkuat
KPK, kalau butuh anggaran, ya tentu harus melihat kondisi perekonomian,"
ungkap Johan.
Pada hari ini, Yenti Ganarsih bersama dengan mantan anggota pansel
lain, yaitu Enny Nurbaningsih, Diani Sadiawati, Harkristuti Harkrisnowo
dan Natalia Subagyo datang menemui lima pimpinan KPK untuk menyampaikan
sejumlah keluhan masyarakat mengenai KPK.
"Jadi kalau memang negara ini fokusnya pemberantasan korupsi juga
harus komprehensif, anggarannya ditambah, SDM-nya ditambah karena
kemungkinan mereka juga SDM-nya belum cukup. Kalau saya inginkan masalah
anggaran ya tambahkan anggaran, kalau mau komitmen berantas korupsi
jangan hanya menyalahkan KPK agak kesulitan dengan banyak kasus," kata
Yenti di Gedung KPK.
Menurut Yenti, masyarakat juga mengatakan ada sejumlah kekecewaan
kepada KPK terkait sejumlah kasus-kasus lama, seperti Century maupun
kasus-kasus lain.
Berita Terkait
Presiden kukuhkan Budi Waseso sebagai Ketua Kwarnas Pramuka
Jumat, 5 April 2024 15:14 Wib
PN Jaksel tolak gugatan praperadilan crazy rich Surabaya Budi Said
Selasa, 19 Maret 2024 10:13 Wib
Menhub himbau masyarakat tak gunakan sepeda motor untuk mudik
Minggu, 17 Maret 2024 15:26 Wib
Menkes: Penguatan deteksi dini komitmen pemerintah tangani kanker
Kamis, 29 Februari 2024 12:13 Wib
Menkes soroti jam kerja petugas Pemilu lampaui toleransi stamina
Senin, 19 Februari 2024 20:44 Wib
Revisi kebijakan ekspor dinilai berpotensi turunkan budi daya lobster
Senin, 12 Februari 2024 10:25 Wib
Indonesia dorong penyediaan vaksin TBC terbaru dipercepat
Sabtu, 10 Februari 2024 11:16 Wib
Bupati OKU optimistis budi daya cabai bisa tekan inflasi
Rabu, 10 Januari 2024 20:19 Wib