Pekanbaru (Antarasumsel.com) - Pemprov Riau gencar meningkatkan upaya pencegahan untuk memerangi pungutan liar, atau Pungli diseluruh unsur pemerintah maupun lembaga terkait lainnya.
"Pencegahan ini dapat berupa memberikan pemahaman maupun sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD hingga ke unit-unit yang ada di daerah secara terpadu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pungutan diluar ketentuan yang berlaku tidak diperbolehkan baik secara agama maupun hukum.
"Jadi bagi mereka yang melanggar, secara tidak langsung telah melanggar dua aturan, jika mereka terlepas dari tuntutan dunia maka diakhirat nanti juga akan dihukum, dan hal ini perlu diedukasikan kepada semua pihak, meskipun pada dasarnya mereka sudah tahu tetapi perlu di intensifkan," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, terkait permasalahan pungli khususnya di Riau, Pemerintah Provinsi Riau beserta instansi terkait sudah melakukan penindakan tegas terhadap Operasi Tangkap tangan (OTT).
"Tidak hanya itu saja, Satgas Saber Pungli juga melaporkan secara akurat dan data terbaru, baik mengenai laporan kasus maupun perkembangan OTT," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Provinsi Riau telah mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai tentang perlunya dilakukan pertemuan untuk pembahasan khusus persiapan anggaran menindak Pungli.
"Hal ini telah kami limpahkan ke Inspektorat, karena telah disurati oleh Kemendagri maka pembahasannya tidak harus menunggu APBD-P melainkan harus dilakukan segera mungkin di 2017," paparnya.
Ia mengatakan bahwa Pungli memang harus diberhentikan demi terjaganya wibawa dan martabat bangsa.
"Karena Pungli ini memberikan banyak dampak buruk bagi negara yang diantaranya ialah rusaknya kepercayaan masyarakat, melambatnya pembangunan dan jika terus dibiarkan maka wibawa bangsa akan runtuh," katanya.
Ia berharap dengan ditingkatkannya upaya pencegahan dan sosialisasi Pungli, maka pengaduan dan kasus OTT di Riau dapat diturunkan.
Berita Terkait
Pemkab OKU wujudkan kabupaten bebas pungutan liar
Selasa, 6 Februari 2024 12:12 Wib
Kejari OKU menetapkan mantan Kades Batuwinangun tersangka kasus korupsi
Rabu, 13 Desember 2023 16:22 Wib
Kemenkes bantah ada pungutan biaya "fellowship" dokter spesialis
Jumat, 3 November 2023 9:16 Wib
Kemenag minta masyarakat lapor jika ada pungutan liar di KUA
Rabu, 2 Agustus 2023 16:27 Wib
Kemenkumham Sumsel bentuk Satgas Saber Pungli di seluruh satker
Senin, 12 Juni 2023 19:38 Wib
Polres OKU melimpahkan berkas perkara kasus pungutan liar PTSL
Selasa, 28 Maret 2023 20:08 Wib
Kombes Pol. Iqbal: Bukti uang pungutan calo bintara di Jateng capai Rp9 miliar
Senin, 20 Maret 2023 17:03 Wib
Polisi periksa intelijen dan wartawan gadungan diduga lakukan pungli
Kamis, 15 Desember 2022 14:47 Wib