Jakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Muhadjir Effendy meminta satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk kreatif dan bisa menghasilkan uang.
"Ke depan, Kemdikbud tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga
bisa menghasilkan uang," kata Muhadjir dalam rapat koordinasi penggunaan
anggaran 2017 di Jakarta, Senin malam.
Kondisi tersebut berbeda dengan Kementerian Keuangan yang bisa menghasilkan uang.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pendataan satuan kerja mana saja yang bisa menghasilkan uang.
"Sekarang sedang dicek, dari mana saja sumber dana alternatif untuk pendapatan negara," katanya.
Ke depan, pihaknya juga akan melakukan penilaian penghargaan satuan
kerja yang ada dari seberapa besar dana yang dihasilkan.
Mendikbud
menegaskan bahwa penyalahgunaan anggaran bukan hanya penyalahgunaan
uang negara, melainkan juga hasil penggunaan anggaran yang tidak sesuai
dengan anggaran yang dikeluarkan.
Anggaran Kemdikbud pada tahun 2017 sebesar 39,82 triliun. Sebanyak
80 persen anggaran digunakan untuk program prioritas, kemudian Rp420,82
triliun untuk operasional birokrasi, termasuk perbaikan tata kelola
pelayanan publik dan pengawasan.
Program pengawasan tersebut di antaranya adalah Program Indonesia
Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun serta guru dan tenaga kependidikan
sebesar Rp6,3 triliun.
Berita Terkait
Presiden setujui pemberian bantuan korban gagal ginjal akut
Kamis, 28 September 2023 10:53 Wib
Menko PMK : Kajian khusus disiapkan terkait wacana haji satu kali
Senin, 28 Agustus 2023 14:36 Wib
Muhadjir: Perlindungan sosial yang adaptif untuk penting dikembangkan
Senin, 28 Agustus 2023 12:54 Wib
Presiden Jokowi putuskan Indonesia masuk ke status endemi COVID-19
Rabu, 14 Juni 2023 13:30 Wib
Menko PMK: Pemerintah siapkan bansos Lebaran untuk 21 juta KK
Kamis, 6 April 2023 14:39 Wib
Plt Menpora imbau semua pihak tidak lama bersedih dan kecewa soal Piala Dunia U-20
Kamis, 30 Maret 2023 12:35 Wib
Presiden Jokowi tunjuk Menko PMK sebagai Plt Menpora
Senin, 13 Maret 2023 16:55 Wib
Menko PMK: Setiap desa wajib miliki data khusus warga miskin ekstrem
Rabu, 8 Februari 2023 13:34 Wib