OJK perketat pengawasan BPR terkait "NPL"

id Otoritas Jasa Keuangan, ojk, Bank Perkreditan Rakyat, rasio kredit bermasalah, melewati batas ambang, Panca Hadi Suryatno, unit khusus, penyelesaian p

OJK perketat pengawasan BPR terkait "NPL"

Panca Hadi Suryatno (Antarasumsel.com/17/Dolly Rosana)

...Saat ini terdapat 26 BPR yang beroperasi di Palembang, dan ada beberapa yang sudah `close monitoring`, tinggal eksekusinya bagaimana apakah lanjut atau tidak...
Palembang (Antarasumsel.com) - Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional VII Sumatera Bagian Selatan memperketat pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat menyusul rasio kredit bermasalah "non performing loan" (NPL) mencapai 6,6 persen atau melewati batas ambang 5,0 persen.

Kepala OJK Sumbagsel Panca Hadi Suryatno di Palembang, Rabu, mengatakan, saat ini OJK telah meminta BPR yang dihadapkan permasalahan tingginya rasio NPL itu untuk membuat unit khusus penyelesaian permasalahan kredit nasabah dalam strukturisasi perusahaan.

Unit ini yang diharapkan bergerak aktif untuk menyelesaikan persoalan kredit macet, semisal merestrukturisasi tenor kredit dan pengambilan aset yang berada ditangan nasabah.

"Tentunya keadaan ini menjadi perhatian OJK karena NPL sudah diatas 5,0 persen. Tapi, perlu diketahui bahwa memang ada perbedaan sedikit indikator kinerja BPR jika dibandingkan bank umum, karena biasanya NPL BPR selalu diatas bank umum," ujar Panca yang dijumpai seusai pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2017.

Ia mengatakan pada 2016 NPL bank konvensional terjaga di kisaran 3,23 persen atau sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 3,07 persen.

Akan tetapi, meski rasio NPL BPR masih tinggi tapi OJK tetap mengapresiasi industri jasa keuangan perbankan ini karena mampu menjaga rasio kualitas aktiva produktif dibawah 10,5 persen.

"Artinya masih dikatakan sehat secara keseluruhan, karena untuk menilai suatu bank tidak bisa satu indikator NPL saja, ada juga infastrukturnya, sumber daya manusia dan sistem informasinya," ucapnya.

Meski demikian, BPR tetap harus dimonitor untuk penekanan agar lebih selektif dalam menyalurkan kredit mengingat harga komoditas karet dan sawit belum kembali ke harga ideal.

Perbaikan harga yang terjadi di awal tahun diperkirakan hanya berlangsung sementara mengingat ada pengurangan pasokan di pasar internasional terkait bencana banjir di kawasan Thailand selatan.

Terkait berapa BPR yang telah masuk dalam pengawasan ketat OJK, Panca enggan mengungkapkannya.

"Saat ini terdapat 26 BPR yang beroperasi di Palembang, dan ada beberapa yang sudah `close monitoring`, tinggal eksekusinya bagaimana apakah lanjut atau tidak," imbuhnya.