Baturaja (Antarasumsel.com) - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Amrul Alamsyah mempertanyakan penggunaan dana lelang 11 jabatan di lingkungan Pemkab OKU yang mencapai Rp1,2 miliar.
"Dana panitia lelang jabatan tahun anggaran 2016 diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, mulai dari uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) sampai pelantikan," kata Amrul, di Baturaja, Rabu.
Menurut dia, wajar jika hal ini dipertanyakan, kemana saja realisasi penggunaan dan seperti apa detailnya.
"Kita ingin pertanyakan anggaran Rp1,2 miliar yang sudah digunakan untuk lelang jabatan, mengingat kerjanya sudah selesai dan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan karena memakai uang rakyat,” katanya.
Hal itu, kata dia, berdasarkan pantauan di lapangan dana sebesar itu tidak jelas kemana larinya.
Ia mencontohkan, pada saat pelantikan saja para tamu hanya berdiri, Konsumsinya cuma kue kotak dan buah.
Sementara, berdasarkan informasi keberangkatan peserta lelang ke Surabaya, Jawa Timur saja menggunakan dana pribadi, katanya.
Ia berharap, pihak auditor semacam BPK dapat menginvestigasi mengenai hasil laporan realisasi mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Anggota LSM Baturaja Coruption Wacth (BCW), Oktav Kencana dan anggota LSM Sriwijaya Coruption Wacth (SCW), Anrizal juga mempertanyakan hal serupa.
"Kami akan layangkan surat klarifikasi ke panitia lelang jabatan untuk mempertanyakan penggunaan anggaran Rp1,2 miliar tersebut, terkait informasi di lapangan peserta banyak menghabiskan uang pribadi untuk mengikuti lelang tersebut. Jadi dana itu digunakan untuk apa," tegas Anrizal dan Oktav.
Selanjutnya dari hasil klarifikasi itu, pihaknya akan langsung melaporkan kejanggalan penggunaan anggaran lelang jabatan di OKU ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumsel.
Sementara, belum ada pihak terkait yang bisa dimintai komentar mengenai hal tersebut, karena banyak yang sedang dinas luar.
