Jakarta (Antarasumsel.com) - Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan KY mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) pasca-penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KY mendukung pembentukan MKHK sebagai forum pembelaan diri bagi hakim," kata Farid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.
Dalam MKHK, hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan dan diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian, memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri.
Lebih lanjut Farid mengatakan KY siap dan telah menyiapkan salah seorang pimpinan untuk mengikuti prosesi pelaksanaan sidang majelis kehormatan hakim konstitusi tersebut.
"KY sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki menyatakan kesiapan," kata Farid.
Kendati demikian, KY belum bisa mempublikasikan nama pimpinan yang ditunjuk sebagai anggota majelis sidang.
"Sebab ada proses administrasi pelaksanaan sidang belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Farid.
Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sebelas orang yang diduga terlibat dalam kasus suap perkara uji materi undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.
Satu dari sebelas orang itu adalah Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, yang ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat.
Patrialis diduga menerima uang suap dari pihak yang berperkara dalam uji materi undang-undang tersebut.
KY dukung pembentukan MKHK di MK
Komisi Yudisial Indonesia (Antarasumsel.com/Grafis/17)
