Perbankan harus tingkatkan keamanan transaksi digital

id M Seto Pranoto, keamanan transaksi digital, perbankan, atm, pembayar online, kepercayaan masyarakat, alat pembayaran kartu, debit

Perbankan harus tingkatkan keamanan transaksi digital

Ilustrasi- Kartu Kredit (ANTARA)

Palembang (Antarasumsel.com) - Deputi Direktur Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan M Seto Pranoto mengatakan perbankan harus meningkatkan keamanan transaksi digital untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menggunakan alat pembayaran kartu.

"Perbankan diminta untuk tetap menjaga keamanan sistem di tengah makin gencarnya Layanan Keuangan Digital (LKD), disamping terus melakukan edukasi kepada nasabah untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan sendiri oleh nasabah," kata Seto di Palembang, Senin.

Ia mengatakan saat ini Layanan Keuangan Digital terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Kondisi ini memberikan dampak positif untuk meningkatkan akses masyarakat ke perbankan yang ditargetkan pada 2020 mencapai 20 persen dari total jumlah penduduk berusia dewasa.

"Fitur keamanan pada ATM ini sebenarnya terus ditingkatkan perbankan, misalnya ketika ada gangguan transaksi, sistem dengan sendirinya akan membatalkan, hanya saja terkadang masih ada celah yang harus terus diwaspadai perbankan dan ditingkatkan keamanannya," kata dia.

Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo mengklaim jika teknologi yang digunakan di BSB sudah sangat mempuni, nasabah bisa bertransaksi dengan aman.

"Sebenarnya bertransaksi secara digital itu sangat aman jika nasabah paham tentang cara melindungi tiap transaksi yang dilakukan. Bahkan, pada sistem pun tiap transaksi yang terjadi, bisa dipantau melalui pesan masuk, maupun notifikasi pada ponsel," kata dia.

Perkembangan Layanan Keuangan Digital (LKD) sangat bergantung dengan ketersediaan infrastruktur perbankan dan telekomunikasi di suatu daerah sehingga tidak mengherankan jika sementara ini hanya bisa dilakukan oleh dua bank besar yakni Bank Mandiri dan BRI.

Kepala Kantor Wilayah VII Bank Indonesia (BI) Hamid Ponco Wibowo mengatakan, bank yang sudah mapan, pada umumnya memiliki jaringan hingga ke kawasan pelosok sehingga akan relatif mudah ketika ingin menerapkan LKD.

Sementara, saat ini penggunaan telepon seluler sudah merambah kawasan pedesaan.

Seperti diketahui, LKD ini diterapkan dengan menggunakan jasa agen untuk memberikan layanan perbankan sehingga masyarakat di kawasan remote area tetap terlayani meski tidak terdapat kantor cabang.

"Tujuan dari Layanan Keuangan Digital ini tak lain memberikan layanan keuangan ke suatu area yang selama ini tidak terjangkau. Untuk menjangkaunya, sementara ini hanya satu cara, yakni melalui jaringan telekomunikasi telepon seluler, artinya sangat berhubungan sekali dengan keberadaan infrastruktur dari bank itu sendiri dan dari jaringan telekomunikasi," kata dia.

Meski LKD bergantung dengan sektor lain, Hamid mengemukakan, pemerintah terus mengembangkannya karena menyakini pola ini menjadi pintu gerbang pengembangan sistem keuangan untuk golongan masyarakat pedesaan.

"Kenyataan di pedesaan terbilang cukup menarik karena lebih banyak orang yang memiliki telepon gengam dibandingkan rekening bank, artinya sistem pembayaran digital merupakan gerbang kedalaman jasa keuangan," katanya.

Model bank tanpa kantor melalui agen, dinilainya, dapat diharapkan semakin meningkatkan pemahaman penggunaan jasa keuangan di masyarakat.

Terkait dengan finansial inklusif bagi masyarakat desa, ia menyatakan, BRI telah mengembangkan agen BRIlink yang dapat memberikan layanan pembayaran pulsa, telepon, dan listrik yang sementara ini mencapai 1.400 orang di Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jambi.

"Ke depan BI terus mendorong kalangan perbankan segera merealisasi rencana bank tanpa kantornya melalui jasa agen," ujarnya.