Jumat, 18 Agustus 2017

Sumsel berharap BKKBN fokus sukseskan kampung KB

id Ahkmad Najib, Ahmad Najib, Rapat Koordinasi BKKBN, Kampung KB, Total Fertility Rate, dua orang anak, ledakkan penduduk
Sumsel berharap BKKBN fokus sukseskan kampung KB
Ahmad Najib (Antarasumsel.com/Feny Selly/Aw)
Palembang (Antarasumsel.com) - Pemerintah Sumatera Selatan berharap Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) fokus menyukseskan keberadaan Kampung KB yang saat ini sudah ada di setiap kabupaten/kota.

Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat Ahmad Najib di Palembang, Selasa, seusai membuka Rapat Koordinasi BKKBN Provinsi Sumsel, mengatakan, keberadaan Kampung KB ini harus terus dipantau agar target BKKBN menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) dari 2,8 menjadi 2,4 yakni jumlah anak yang lahir dari wanita usia subur yakni lebih dari dua orang tapi tidak mencapai tiga orang dapat tercapai.

"Kampung KB ini harus terus dimaksimalkan karena dianggap sangat efektif untu mengendalikan penduduk. Saat ini jumlah penduduk di Sumsel telah berjumlah 8 juta jiwa, dan ini harus dikendalikan jika tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari (ledakkan penduduk, red)," kata dia.

Oleh karena itu, Pemprov Sumsel sangat mendukung keinginan BKKBN yang menargetkan pada 2017 ini berdirinya Kampung KB di tiap-tiap kecamatan.

Keseriusan untuk mencapai target ini telah ditunjukkan BKKBN dengan mencanangkan Kampung KB tingkat kecamatan se-Sumatera Selatan di Desa Campang Tiga, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dengan dihadiri langsung Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty.

Untuk merespon ini, Najib mengatakan Pemprov berjanji akan menyingkronisasikan program BKKBN dengan pemerintahan tingkat kabupaten/kota.

Salah satu wujud nyatanya yakni mendorong pemkab/pemkot mengenai pengangkatan tenaga sukarela (tks) petugas lapangan KB yang dananya dibayarkan APBD setempat.

Berdasarkan data BKKBN Sumsel diketahui saat ini jumlah PLKB hanya 498 orang untuk menanggani 3.000an desa atau rasionya 1:5.

"Terjadi pengurangan jumlah PLKB secara drastis oleh berbagai faktor, pemprov telah meminta kabupaten/kota untuk mengangkat tks sehingga setiap desa dapat memiliki penyuluh lapangan sendiri," kata dia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Waspi mengatakan dengan hadirnya kampung KB di setiap kecamatan maka persoalan kesulitan akses pelayanan KB untuk warga yang berada di kawasan kumuh dan terisolir setidaknya mulai ditekan.

"Dengan adanya Kampung KB ini BKKBN optimitis dapat menekan TFR, apalagi sudah mendapatkan dukungan penuh pemerintah," kata dia.

Ia mengatakan secara pencapaian kinerja BKKBN Sumsel cukup memuaskan dengan melampaui target sebesar 104 persen untuk penambahan peserta KB baru pada 2016, atau sejalan juga dengan jumah KB aktif yang meningkat 77 persen.

Hanya saja untuk angka TFR yang masih di-`warning` karena masih atas rata-rata nasional yakni 2,4 dari seharusnya 2,3.

"Strateginya, selain memberdayakan Kampung KB, BKKBN Sumsel juga fokus mengajak akseptor untuk beralih dari metode kontrasepsi jangka pendek ke kontrasepsi jangka panjang seperti implant dan IUD. Sejauh ini yang sudah beralih sekitar 30 persen," kata dia.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga