Selasa, 28 Maret 2017

Maret, bulan Soeharto

id Soeharto, bulan Maret, Surat Perintah 11 Maret, Supersemar, orang Indonesia, Komandan Brigade X/Wehrkreise III, Letkol Soeharto, pertempuran
Maret, bulan Soeharto
Presiden RI ke-2 Soeharto . (ANTARA FOTO/Saptono)
Jakarta (Antarasumsel.com) - Memasuki bulan Maret, ingatan sebagian orang Indonesia tertuju ke Pak Harto (Soeharto, Presiden RI ke-2).

Kenapa? Tidak lain karena pada 1 Maret 1949 terjadi Serangan Oemoem yang melibatkan Pak Harto di Yogyakarta dengan tujuan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketika itu, Soeharto muda berkedudukan sebagai Komandan Brigade X/Wehrkreise III Yogyakarta. Letkol Soeharto merupakan penanggung jawab perjuangan di wilayah Yogyakarta yang memimpin pertempuran merebut Ibukota Negara yang ketika itu berkedudukan di Yogyakarta.

Menguasai Yogyakarta selama enam jam mampu membuka mata dunia, melalui diplomasi di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York Amerika Serikat, serta meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia masih ada.

Peristiwa penting kedua yang terjadi di bulan Maret adalah keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966 dari Presiden Soekarno untuk Pak Harto.

Surat tersebut berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan yang buruk ketika itu.

Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar segera mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Tindakan penting yang dilakukan terutama adalah dikeluarkannya surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya serta beraktivitas dan hidup di seluruh wilayah Indonesia.

Keputusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.

Kemudian, pada bulan Maret juga, tepatnya pada 27 Maret 1968 Jenderal Soeharto ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia melalui Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968).

Sejarah mencatat, Jenderal Besar TNI (Purn) HM Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921.

Segenap bangsa Indonesia mencatat perjalanan "cah ndeso" (anak desa), sang pemberani di berbagai peristiwa penting dan genting yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa yang bisa tetap berdiri kokoh hingga saat ini.

Pembangunan yang dilaksanakan di era Pak Harto merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagaimana diperintahkan Bung Karno, pendahulunya yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara ("nation and character building").

Pada era Pak Harto, ekonomi dibangun dengan mengedepankan dua unsur dari Trilogi, yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Satu unsur lainnya, yakni stabilitas sangat dibutuhkan untuk mengatur ekonomi secara terencana dan terarah.

Pembangunan yang relatif merata dengan tahapan-tahapan yang terukur dan terstruktur memberikan dampak sistemik terhadap pertumbuhan ekonomi yang mantap di kisaran tujuh persen rata-rata per tahun, sementara kemiskinan mampu ditekan, daya beli masyarakat relatif meningkat, dan kebutuhan dasar terpenuhi.


                Cerdaskan kehidupan bangsa

Salah satu sisi yang menarik dari perjalanan hidup Pak Harto adalah visi dan pemikirannya yang mendorong dengan sungguh-sungguh pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai amanah UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kenyataan kala itu kemampuan negara masih lemah dalam mencetak SDM yang berkualitas karena kendala biaya. Banyak potensi generasi muda Indonesia yang ketika itu mengalami kesulitan menyelesaikan studinya karena kekurangan biaya.

Maka, pada 1974 Pak Harto mendirikan Yayasan Supersemar untuk membantu biaya pendidikan para mahasiswa dan pelajar dari golongan masyarakat yang kurang mampu di bidang ekonomi, tetapi berprestasi tinggi dalam studi.

Yayasan Supersemar hingga 8 Desember 2015 telah memberikan bantuan beasiswa kepada 2.021.521 mahasiswa, pelajar, dan atlet nasional di berbagai perguruan tinggi pada sejumlah daerah di Indonesia. Total dana yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp700 miliar.

Hasilnya bisa dirasakan sekarang. Kini banyak alumni penerima beasiswa Supersemar yang sukses di bidangnya masing-masing serta banyak berkiprah dan berperan dalam mengisi pembangun Indonesia di berbagai bidang.

Siapa tak kenal Prof. Dr. Mahfud MD. (Pakar Hukum Tatanegara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Prof. Dr. Mohammad Nuh (mantan Menteri Pendidikan), atau Prof. Yohannes Surya, Ph.D (pakar Matematika dan Fisika)? Mereka adalah beberapa tokoh terpandang di Tanah Air yang pada masa lalunya pernah menerima beasiswa Supersemar.

Beberapa alumni penerima beasiswa Supersemar juga kini masuk di Kabinet Kerja, di antaranya Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc selaku Menteri Sekretaris Negara, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Prof. Dr. Muhadjir Effedy, MAP sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai wujud rasa syukur dan hormat kepada Pak Harto, pada 1 Maret 2017 Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) dan beberapa pihak terkait menyelenggarakan seminar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk memperingati Serangan Oemoem satu Maret (SO 1 Maret).

Selain itu, khusus untuk memperingati keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), pada 11 Maret 2017 akan diadakan Seminar Bela Negara di Universitas Negeri Makassar serta Shalawat dan Dzikir di Masjid At-Tien Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Selain itu panitia mengagendakan Seminar Kepemimpinan Soeharto di Jakarta pada 27 Maret 2017 dengan menghadirkan mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohammad dan mantan Presiden Filipina Fidel Ramos.

Memang, almarhum Pak Harto dengan segala kekurangan (kelemahan) dan kelebihannya layak dikenang serta pantas menjadi pahlawan di hati segenap rakyat Indonesia.

*Penulis, Wakil Sekjen Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS).

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga