Jumat, 21 Juli 2017

Presiden Jokowi: Belanja rokok peringkat kedua keluarga miskin

id Presiden, Joko Widodo, belanja rokok, keluarga miskin, membeli rokok, dampingi, kasus pembuuhan, warga negara indonesia, bantuan hukum,
Presiden Jokowi: Belanja rokok peringkat kedua keluarga miskin
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) saat memimpin Rapat Kabinet Terbatas membahas ketahanan pangan di Kantor Kepresidenan, Jakarta (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan informasi yang diterimanya bahwa belanja rokok menempati peringkat kedua dalam konsumsi rumah tangga dalam keluarga miskin.

"Informasi yang saya terima, rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin, keluarga miskin lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas membahas pertembakauan di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang juga dihadiri Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK), Presiden Jokowi mengatakan masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek.

"Saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan pada ratas sebelumnya pada 14 Juni 2016. Masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek," katanya.

Pertama, menurut Presiden, berkaitan dengan melindungi kepentingan warga negara dari gangguan kesehatan dan melindungi kepentingan generasi penerus masa depan anak-anak.

Presiden Jokowi menyebutkan dana yang dikeluarkan keluarga miskin untuk konsumsi produk tembakau mencapai 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk belanja telur dan susu.

"Juga 4,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk beli daging, 4,4 kali lebih besar dari pengeluaran untuk biaya pendidikan dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan," kata Presiden.

Menurut Presiden, hal itu akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang. Konsumsi produk tembakau dalam jumlah besar juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara dan masyarakat.

Berdasar Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2015, dikemukakan Presiden Jokowi, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai pengobatan penyakit tidak menular, yang salah satu faktor penyebabnya adalah konsumsi rokok dan paparan asap rokok.

Sementara itu, menurut Presiden, aspek kedua yang harus diperhatikan adalah kelangsungan hidup para petani tembakau.

"Ini juga penting, kemudian pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat tergantung pada industri hasil tembakau," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden meminta laporan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan petani tembakau.

"Saya juga minta laporan dari Menaker Hanif Dhakiri mengenai kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau," demikian Presiden Jokowi.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga