Gubernur Lampung terima penghargaan penanganan konflik sosial

Bandarlampung (Antarasumsel.com) - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menerima penghargaan terbaik pertama atas penanganan konflik sosial tingkat provinsi se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri.

"Penghargaan diberikan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2017, di Jakarta, hari ini," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung Bayana, di Bandarlampung, Rabu.

Ia menyatakan, dalam penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Lampung dinyatakan telah berhasil membentuk dan menjalankan tim terpadu penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung.

Tim tersebut telah secara baik berkoordinasi bersama dengan komponen di daerah baik TNI/Polri, BIN, dan unsur di daerah lainnya untuk mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi konflik sosial yang ada di Provinsi Lampung.

"Dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung didaulat untuk memberikan pemaparan tentang operasional dan tata kelola Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung," katanya lagi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kunci dari penanganan konflik sosial ada pada koordinasi dan pendeteksian sejak dini gejala kerawanan sosial yang akan menyebabkan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, kendati ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab Polri/TNI, namun koordinasi berperan sangat penting bagi mencegah, meredam, dan menanggulangi konflik sosial tidak terus berkembang dan berkelanjutan.

"Selain itu, Kemendagri juga akan terus membangun serta memberikan dukungan melalui tata kelola pemerintahan pusat yang akan disinergikan oleh kebijakan pemerintah daerah, agar penanganan konflik sosial dapat berjalan efektif," ujarnya lagi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga harus tetap terus memperhatikan aspek budaya atau kebiasaan di suatu daerah melalui komunikasi bersama dengan tokoh-tokoh adat, agar tercipta keharmonisan dengan menjaga adat istiadat budaya dalam muatan lokal.

Tjahjo Kumolo menyebutkan, keragaman dan kemajemukan antarsuku bangsa ini menjadi perhatian bersama. Diperlukan pula koordinasi antarwilayah satu sama lain, penanganannya juga mungkin berbeda satu sama lain.

Namun, pihaknya bersama intansi terkait lainnya bisa merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat digunakan untuk menanggulangi dan mencegah konflik sosial, selain untuk melakukan deteksi dini, karena perkembangan serta dinamika di masyarakat tidak hanya terjadi per hari tetapi per detik.

"Saya berpesan kepada kepala daerah yang hadir, ke depan kiranya dapat ditambahkan jumlah anggaran yang diperuntukkan penanggulangan konflik sosial," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, penganggaran juga dapat digunakan untuk penguatan koordinasi pada unsur pimpinan di daerah, sehingga keterpaduan dalam penanggulangan konflik, mengingat tujuan dari negara adalah mewujudkan keamanan dan stabilitas hukum maupun sosial di masyarakat.