Pemkot Palembang targetkan tanpa kawasan kumuh 2019

id bedah rumah, kawasan kumuh, permukiman padat penduduk, penataan, Saiful, Dinas Pekerjaan Umum, lembaga swadaya masyarakat

Pemkot Palembang targetkan tanpa kawasan kumuh 2019

Ilustrasi perbaikan rumah. (Antarasumsel.com/Yudi Abdullah)

Palembang (Antarasumsel.com) - Pemerintah Kota Palembang menargetkan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini tanpa kawasan kumuh pada 2019, setelah menjalankan program penataan permukiman padat penduduk sejak 2016.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang Saiful, di Palembang, Senin, mengatakan target itu cukup realistis karena sejak 2017 akan dilaksanakan bedah 100 unit rumah kawasan kumuh.

"Fokus utama menata kawasan kumuh di Kecamatan Seberang Ulu I dan Kertapati, lalu berlanjut ke kecamatan lain dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat," kata dia lagi.

Ia menyebutkan, setiap rumah akan menyerap anggaran Rp15 juta hingga Rp20 juta dari total Rp30 miliar yang dianggarkan Pemkot Palembang untuk penataan kawasan kumuh tahun 2017.

"Bangunan rumah yang dipilih akan diseleksi, terutama bangunan yang sudah tidak layak atau sudah mau roboh," kata dia.

Selain bedah rumah, dalam program penataan kawasan kumuh ini juga akan dibangun jalan lorong, dan fasilitas sanitasi yang berbasis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

Saiful mengungkapkan, selain APBD, pemkot juga menghimpun bantuan dari sektor swasta dan bantuan hibah negara asing.

Pemkot Palembang mencanangkan Program `100 0 100` (zero kawasan kumuh, 100 persen sanitasi, dan 100 persen layanan air bersih) untuk mengurangi kawasan kumuh di pusat kota dan menghentikan muncul kawasan kumuh baru.

Terkait program Kementerian PUPR tersebut, Asisten II Pemkot Palembang Darma Budhy mengatakan Kota Palembang mendapatkan jatah sebanyak 59 kelurahan sebagian besar berada di kawasan Seberang Ulu I.

"Surat keputusannya sudah keluar, kami dapat jatah 59 kelurahan, dan 15 kelurahan siap dilaksanakan pada tahun ini. Desainnya juga sudah siap, dan direncanakan masing-masing mendapat bantuan Rp500 juta per kelurahan," kata dia pula.