Palembang (Antarasumsel.com) - DPRD Sumatera Selatan belum menyetujui dua dari 10 rancangan peraturan daerah yang diusulkan dewan untuk ditetapkan menjadi perda.
Dua raperda itu tentunya distop untuk pembahasannya, kata Ketua DPRD Sumatera Selatan HM Giri Ramanda N Kiemas pada rapat paripurna di Palembang, Senin.
Menurut dia, dua raperda yang belum dapat disetujui itu adalah raperda tentang pendirian BUMD Peternakan dan raperda tentang penyiaran televisi melalui kabel dan sistem stasiun berjaringan.
Sementara tiga raperda lagi diminta perpanjangan waktu pembahasannya. Tiga raperda itu adalah raperda tentang penyelesaian tapal batas daerah antara kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Sumsel, kemudian raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Sumsel dan raperda tentang pengawasan izin lingkungan hidup Sumsel, katanya.
Untuk raperda perpanjangan waktu pembahasannya diharapkan sampai akhir tahun 2017 nanti bisa selesai. Kalau tidak selesai tentunya akan diperpanjang lagi.
Ia mengatakan, sedangkan lima raperda lagi yang disetujui yaitu raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pembudidaya ikan dan raperda tentang penanggulangan kemiskinan.
Selanjutnya raperda tentang ketahanan keluarga, raperda raperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa dan raperda tentang pelestarian cagar budaya, ujarnya.
Sementara juru bicara panitia khusus III DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli mengatakan, terhadap raperda tentang pendirian BUMD Peternakan Sumsel bahwa dengan berbagai pertimbangan pansus itu berkesimpulan pada saat ini belum layak atau belum mendesak untuk pendirian BUMD Peternakan.
Sedangkan terhadap raperda ketahanan keluarga, pansus III dapat memahami dan sependapat untuk ditetapkan menjadi perda, katanya.
Berita Terkait
Kemenkumham Sumsel gelar rakor perancang perundang-undangan
Rabu, 21 Februari 2024 14:28 Wib
Pemkab OKU terbitkan Perda kenaikan tarif pajak hiburan
Selasa, 23 Januari 2024 8:06 Wib
Kemenkumham Sumsel gandeng BPIP hasilkan perda selaras Pancasila
Rabu, 1 November 2023 6:24 Wib
Kemenkumham Sumsel harmonisasikan Raperda OKU Selatan dan OKU Timur
Kamis, 21 September 2023 11:57 Wib
Kemenkumham Sumsel lakukan analisis Perda Kepariwisataan
Sabtu, 29 Juli 2023 14:56 Wib
Pemprov Sumsel optimalkanperda budaya lokal
Jumat, 28 Juli 2023 11:56 Wib
Kemendagri: 17.317 perda terdampak UU Cipta Kerja
Jumat, 7 Juli 2023 9:57 Wib
Kemenkumham Sumatera Selatan harmonisasi delapan ranperda dan ranperkada
Senin, 3 Juli 2023 15:56 Wib