Palembang (Antarasumsel.com) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang, Sumatera Selatan meminta dukungan pemerintah kota setempat untuk memaksimalkan program perlindungan terhadap anak.
"Lembaga ini memiliki keterbatasan personel dan dana, untuk memaksimalkan program perlindungan anak diperlukan dukungan pemkot, semua pihak, dan lapisan masyarakat," kata anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang Tri Widayatsih, di Palembang, Kamis.
Menurut dia, sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak-anak harus dilindungi dari tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan pengaruh lingkungan yang dapat merusak perkembangan mental dan moralnya.
Berdasarkan UU itu, pihaknya berupaya mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak yakni negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
"Anak-anak wajib dilindungi dari berbagai hal negatif dan diskriminasi, kemudian jika menjadi korban tindak kekerasan atau pelecehan seksual harus diberikan perlindungan dan perlakuan yang layak sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 23," ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya telah menyelesaikan puluhan kasus menyangkut anak dengan cara mediasi sehingga anak-anak yang menjadi korban dapat diberikan perlindungan dan perlakuan yang layak
Dengan dukungan pemkot dan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan semua program kerja KPAID Palembang bisa berjalan lebih baik lagi dan permasalahan yang menyangkut anak bisa diminimalkan serta dapat menjamin kelangsungan hidup anak dengan baik, kata Widayatsih.
KPAID Palembang minta dukungan Pemkot maksimalkan perlindungan
Ilustrasi - Stop kekerasan terhadap anak (Antarasumsel.com/grafis/den)
