Mensos harap Bulog jaga pasokan pangan E-warong

Batam (Antarasumsel.com) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa  berharap Perum Bulog menjaga kualitas pasokan pangan di E-Warong guna meminimalisir keluhan dari keluarga penerima manfaat, terkait bantuan pangan non tunai (BPNT).

"Bantuan Pangan Non Tunai sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera (rastra) bagi masyarakat miskin harus dapat dijaga kualitasnya. Keluarga penerima manfaat sudah saatnya dapat menikmati dan memakan beras yang berkualitas, pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e-warong dengan menggunakan KKS," kata Menteri dalam siaran pers di Batam, Kamis.

Ia menegaskan, kualitas beras yang disiapkan di E-Warong harus baik, agar bisa dikonsumsi secara layak dan manusiawi.

Menurut dia, beras yang enak dan berkualitas tidak hanya untuk kalangan mampu saja, namun masyarakat miskin juga berhak turut menikmati.

Meski tidak sedikit penerima manfaat menyatakan, tidak masalah makan tanpa lauk asalkan beras yang mereka konsumsi enak.

Program BPNT diperuntukkan bagi 1.286.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia yang berada di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur Indonesia.

Total penerima BPNT se-Sumatera mencakup 316.666 keluarga sementara di Batam sebanyak 32.443 keluarga.

Menteri Sosial Khofifah juga meminta pemerintah daerah proaktif mengkonfirmasi data keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah.

Khofifah menilai keberadaan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada) kurang dimaksimalkan pemerintah daerah.

"Apabila ditemukan data pemerintah tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat-red). Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan update datanya, mengingat kemiskinan itu dinamik, tentu pemerintah daerah terutama kepala desa atau lurah lebih mengetahui pergerakan perubahannya," katanya.

Khofifah menyampaikan, konfirmasi ini penting agar pemuktakhiran data warga miskin dapat terus berjalan sehingga bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Seluruh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial setempat telah diberikan nama pengguna dan kata sandi, sehingga sangat mudah mengakses Sistem informasi dan konfirmasi data.

"Mari sama-sama kita lakukan perbaikan dan pemutakhiran data agar mereka yang miskin tidak "terlewat" dan bisa memperoleh bansos. Saya mohon bantuan pemerintah daerah," imbuhnya.

Data yang masuk nantinya menjadi rujukan untuk memperbaharui data penerima bantuan sosial.

Menurut Khofifah, jika bantuan sosial diberikan tepat sasaran maka akan lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan rasio gini.

"Siskada ini diluncurkan bulan Desember tahun lalu, harapannya daerah bisa secara mandiri mengupdate data kemiskinan sesuai dinamika status sosial ekonomi masyarakat. Jika masyarakat pasif melaporkan diri, maka lurah dan kades lah yang harus aktif menyisir," ujar Mensos.