Kendari (Antarasumsel.com) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa mulai tahun ini pihaknya sudah mengizinkan pihak sekolah untuk menghimpun dana masyarakat di daerahnya.
"Kebijakan ini diambil karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah tak mencukupi untuk memajukan kualitas tiap sekolah di tanah air," kata Muhadjir saat memberikan pengarahan kepada guru di LPMP Sultra di Kendari, Sabtu.
Ia mengatakan pemerintah butuh keterlibatan masyarakat untuk menjadikan sekolah maju, sedangkan dana BOS hanya untuk sekolah itu bisa sekedar beroperasi.
"Karena kalau sekolah itu hanya mengandalkan BOS itu tidak akan bisa maju" kata Muhadjir Effendy.
Meskipun diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, kata Muhadjir tetapi tidak berarti sekolah harus memaksa mencari dana.
"Sekolah hanya diperbolehkan menerima sumbangan dana sukarela khususnya dari donatur dan alumni," katanya.
Menurut Muhadjir sudah seharusnya alumni berperan dalam memajukan sekolah.
"Nah sekarang waktunya (alumni) memberikan sumbangan kepada sekolah yang pernah membimbingnya tetapi tidak mampu. Jadi nanti ada gerakan gotong royong penghimpunan dana dalam rangka meningkatkan daya tahan memajukan sekolah," ujarnya.
Untuk itu, Muhadjir meminta kepada sekolah agar memiliki basis data alumni yang akan menjadi salah satu sumber penghimpunan dana masyarakat.
Berita Terkait
Presiden setujui pemberian bantuan korban gagal ginjal akut
Kamis, 28 September 2023 10:53 Wib
Menko PMK : Kajian khusus disiapkan terkait wacana haji satu kali
Senin, 28 Agustus 2023 14:36 Wib
Muhadjir: Perlindungan sosial yang adaptif untuk penting dikembangkan
Senin, 28 Agustus 2023 12:54 Wib
Presiden Jokowi putuskan Indonesia masuk ke status endemi COVID-19
Rabu, 14 Juni 2023 13:30 Wib
Menko PMK: Pemerintah siapkan bansos Lebaran untuk 21 juta KK
Kamis, 6 April 2023 14:39 Wib
Plt Menpora imbau semua pihak tidak lama bersedih dan kecewa soal Piala Dunia U-20
Kamis, 30 Maret 2023 12:35 Wib
Presiden Jokowi tunjuk Menko PMK sebagai Plt Menpora
Senin, 13 Maret 2023 16:55 Wib
Menko PMK: Setiap desa wajib miliki data khusus warga miskin ekstrem
Rabu, 8 Februari 2023 13:34 Wib