Antropolog: Tak ada dendam politik Timor Leste-Indonesia

Kupang (Antarasumsel.com) - Antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Gregor Neonbasu berpendapat, saat ini tidak ada lagi sikap 'dendam politik' antara Indonesia dengan Timor Leste.

"Suasana politik saat ini sudah menjadi sangat berubah. Nampaknya antara Indonesia-Timor Leste tidak ada lagi sikap "dendam politik" atau tidak terbebani lagi berbagai persoalan masa silam," kata Pater Gregor Neonbasu kepada Antara di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan pandangan tersebut, berkaitan dengan terpilihnya mantan geriliawan Timor Leste Fransisco Guterres sebagai Presiden Timor Leste dalam pemilu presiden dan bagaimana hubungan kerja sama bilateral dengan Indonesia.

Geriliawan Timor Leste, Fransisco Guterres atau lebih populer dengan sebutan Lu-Olo telah terpilih menjadi Presiden Timor Leste dalam Pemilu Presiden yang baru berlangsung di negara setengah Pulau Timor itu.

Menurut dia, rejim Indonesia yang menjadikan Timor Leste sebagai bagian integral dari NKRI juga sudah perlahan-lahan hilang dari pelana politik lokal, nasional, regional dan internasional.

Selain itu, sikap Indonesia saat ini semakin terbuka dan selalu legowo untuk memandang Timor Leste sebagai negara berdaulat yang perlu mendapat dukungan dari pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
"Kini Indonesia semakin membuktikan dirinya sebagai negara besar di Asia Tenggara dengan berusaha menjalin relasi internasional dengan berbagai negara sahabat, di antaranya Timor Leste," kata Ketua Komisi Sosial Budaya Dewan Riset Daerah Provinsi NTT itu.

Karena itu, siapapun yang terpilih menjadi presiden di negara yang baru memisahkan diri dari NKRI melalui referendum pada September 1999, tidak akan mengganggu hubungan kerja sama bilateral dengan Indonesia, kata Pater Neonbasu yang juga anggota Institut Anthropos di Jerman itu.

Sementara itu, Pemerhati masalah Timor Leste Eurico Guterres mengatakan pemerintahan baru hasil pemilu di negara setengah Pulau Timor itu, tidak akan mengganggu hubungan bilateral dengan Indonesia karena negara itu sangat membutuhkan Indonesia.

"Saya kira secara protokoler tidak ada masalah, karena setiap negara memang perlu membangun hubungan bilateral yang harmonis dan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak," kata mantan Wakil Panglima Pejuang Integrasi (PPI) Timor Timur itu.