Jakarta (Antarasumsel.com) - Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengingatkan bahwa praktik monopoli yang terjadi berulang kali akan membuat persaingan tidak sehat yang berpotensi mematikan usaha swasta.
"Monopoli BUMN yang terjadi untuk kesekian kalinya membuat iklim usaha menjadi tidak sehat, mengancam kelangsungan usaha swasta, dan tidak berkeadilan," kata Yukki Nugrawan Hanafi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Menurut Yukki, hal tersebut juga akan menyurutkan minat investor asing sehingga berpotensi bakal membuat Indonesia tidak menarik bagi mereka yang ingin menanam modal di sini.
Pernyataan Yukki tersebut menyusul rencana sinergi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia bersama Angkasa Pura II untuk mengintegrasikan kargo pada lima bandara terbesar di Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Medan. Makassar, dan Denpasar.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Arif Wibowo mengatakan, kerja sama antara Garuda Indonesia Cargo dengan PT Angkasa Pura Kargo akan diberlakukan pada empat bandara tak hanya di Bandara Soekarno-Hatta.
Menanggapi hal tersebut, Yukki menilai adanya kecenderungan monopoli yang dilakukan kedua BUMN tersebut. Kendati demikian, ia mengaku ikut berbangga bila perusahaan-perusahaan BUMN bisa tumbuh besar.
"Kami terus terang ikut berbangga bila perusahaan- perusahaan BUMN tumbuh besar. Namun, kami meminta kepada pemerintah agar memperhatikan juga keseimbangan dan kelanjutan sektor usaha yang dimiliki pihak swasta," katanya.
Hal itu, ujar Yukki yang juga merupakan Ketua Umum AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) tersebut, karena perusahaan swasta juga memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti sekarang ini.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah disparitas atau kesenjangan di dalam dunia usaha nasional yang dinilai masih tinggi saat ini.
"Hipmi tetap mendukung penguatan KPPU," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Jumat (17/3).
Menurut Bahlil, disparitas antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga usaha besar di Tanah Air sangat besar. Padahal, UMKM di Indonesia terus bertambah bahkan diperkirakan mencapai 56 juta pelaku usaha.
Herannya, menurut Ketum Hipmi, pelaku UMKM ini tidak mengalami peningkatan signifikan dari segi aset dan kapasitas usaha. Sedangkan usaha-usaha konglomerasi kian menggurita dan mengalami pertumbuhan aset yang spektakuler.
"Ini yang membuat disparitas di dunia usaha itu kian jomplang. Ada yang kurang sehat di kebijakan dan struktur industri kita. Ada yang menikmati insentif ada yang kena disinsentif," katanya.
Berita Terkait
Pinjaman dana online naik menjelang Lebaran, AFPI minta masyarakat bijak
Jumat, 22 Maret 2024 4:05 Wib
Aprobi: Pengembangan biodisel Indonesia paling maju di dunia
Rabu, 28 Februari 2024 11:02 Wib
Gegara sandwich Pelatih Sheffield marah
Kamis, 15 Februari 2024 6:58 Wib
Polisi turunkan dua ribu lebih personel untuk Aksi Bersama Desa
Selasa, 6 Februari 2024 10:39 Wib
Akulaku Finance Indonesia meriahkan Multifinance 2023
Jumat, 13 Oktober 2023 15:39 Wib
Dirut ANTARA: ASEAN Newsroom "embrio" asosiasi media di kawasan
Selasa, 5 September 2023 12:14 Wib
Asosiasi Pempek beraksi bikin tumpeng pempek HUT RI
Jumat, 18 Agustus 2023 10:53 Wib
"Abang jago" sopir batu bara pengancam petugas ditahan
Kamis, 27 Juli 2023 12:11 Wib