Medan (Antarasumsel.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalankan program optimalisasi pekarangan pada 187 kelompok wanita pada 2017 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat.
"Optimalisasi perkarangan pada 127 kelompok wanita di 24 kabupaten/kota dananya bersumber dari anggaran APBN, sementara untuk 60 kelompok wanita di enam daerah yakni Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Batubara, Pematangsiantar dan Simalunggun APBD Sumut," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Sumut Dahler di Medan, Senin.
Optimalisasi pekarangan itu antara lain bertanam cabai merah yang merupakan salah satu barang kebutuhan masyarakat yang menjadi salah satu penyumbang inflasi.
Hasil perhitungan, masyarakat bisa menghemat pengeluaran uang belanja sekitar Rp150.000 per bulan kalau melakukan pemanfaatan pekarangan rumah dengan bertanam berbagai keperluan seperti cabai merah.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumut Hj Evi Diana Erry Nuradi mengatakan, pihaknya sudah mensosialisasikan pengoptimalan pemanfaatan lahan perkarangan melalui kawasan rumah pangan lestari atau disingkat KRPL.
KRPL dilakukan untuk mewujudkan perekonomian keluarga sejahtera. "Jika kita simak optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan melalui kawasan rumah pangan lestari dengan hatinya PKK, menunjukkan kegiatan yang saling mendukung atau bersinergi," ujarnya.
Menurut Evi , hatinya PKK adalah pemanfaatan halaman asri, teratur, indah dan nyaman serta dapat menjadi salah satu sumber pendapatan dan peningkatan ekonomi keluarga.
"Pemanfaatan lahan perkarangan dijadikan sebagai lumbung hidup dengan menanam singkong, talas, jagung, cabai, bawang merah atau membuat kolam ikan dan beternak,"ujarnya.
Sumut jalankan instruksi presiden optimalisasi pekarangan rumah
Ilustrasi (ANTARA)
