Senin, 23 Oktober 2017

Babel minta pungutan ekspor lada ditiadakan

id Petani ladang, membuka lahan, pertanian, ekspor, babel, bangka, belitung, BP3L, pajak ekspor, pungutan ekspor lada
Babel minta pungutan ekspor lada ditiadakan
ilustrasi - lada (ANTARA)
Pangkalpinang (Antarasumsel.com) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Badan Pengelolaan Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) memperjelas aturan ekspor lada putih, termasuk meniadakan pungutan yang merugikan eksportir dan petani komoditas itu.

"Kami telah menerima keluhan eksportir terkait pungutan atau biaya ekspor lada putih ini," kata Kepala Disperindag Kepulauan Babel Yuliswan di Pangkalpinang, Selasa.

Selama ini, kata dia, ekspor lada putih ditangani langsung oleh BP3L sehingga pemerintah daerah sulit untuk mengawasi dan mengetahui biaya-biaya tambahan apa saja yang dikenakan dalam ekspor lada ke berbagai negara tujuan seperti Singapura, Jepang, Eropa dan negara lainnya.

"Selama ini kita tidak dilibatkan BP3L dalam kegiatan ekspor lada sehingga sulit untuk mencari solusi masalah yang dihadapi eksportir komoditas ini," ujarnya.

Menurut dia, apabila eksportir keberatan atas biaya tambahan dalam ekspor lada maka mereka harus berkoordinasi dengan BP3L yang ditunjuk pemprov dalam mengurus ekspor lada putih yang merupakan salah satu komoditas unggulan daerah itu.

"Kami belum bisa pastikan apakah ada praktik pungli dalam kegiatan ekspor lada ini. Pungli ini apabila ada biaya-biaya tambahan ekspor ini sudah menyalahi aturan dan kesepakatan," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, diminta BP3L untuk menyosialisasikan kembali dan memperjelas aturan terkait biaya wajib dan tambahan yang disepakati kepada ekspor lada putih.

"Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan menimbulkan kecurigaan serta keresahan yang berdampak terhadap ekspor lada putih yang akhirnya merugikan petani di daerah ini," ujarnya.

Selain itu, ia berharap BP3L dapat melibatkan pemerintah daerah dalam perdagangan lada putih agar pemerintah daerah dapat membantu asosiasi lada tersebut mencari solusi masalah dalam perdagangan dan pemasaran komoditas itu.

"Kami menilai koordinasi asosiasi lada masih kurang sehingga kita sulit mendapatkan data jumlah ekspor, harga lada dunia dan pemasaran komoditas ini di pasar internasional," ujarnya.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga