Perdagangan manusia di Batam tertinggi di Indonesia

id Yasona Susana Yambise, perdagangan manusia, tertinggi kedua di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Perdagangan manusia di Batam tertinggi di Indonesia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Batam (Antarasumsel.com) - Angka kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kota Batam Kepulauan Riau tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Banyak laporan yang masuk ke saya, bahwa Kota Batam pusat dari perdagangan manusia," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yasona Susana Yambise di Batam, Senin.


Selain angka perdagangan manusia, Menteri juga menerima laporan mengenai tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Batam.

Kementerian akan mengaji penyebab tingginya angka perdagangan manusia dan KDRT di kota yang berseberangan dengan Singapura itu.

"Kekerasan di sini masih tinggi terutama pada KDRT, namun Saya akan kaji di kementerian kami, kenapa terjadi peningkatan KDRT di Batam," kata Menteri.

Kementerian akan bekerja sama dengan intelejen dan aparat kepolisian untuk mengurai kasus perdagangan manusia.

Dalam kunjungannya di Batam, Menteri juga menyoroti maraknya lalu lintas anak dari daerah lain ke Kota Batam, yang dikhawatirkan merupakan korban penculikan.

"Ada laporan, modus-modus penculikan anak dikirim ke luar dan dijual organnya, saya masih pelajari apakah itu betul-betul terjadi atau tidak, ini menjadi masukan, kita akan cek," katanya.

Dan bila kedapatan ada anak yang ketahuan dibawa paksa ke Batam, maka akan dikembalikan melalui gugus tugas yang telah dibentuk pemerintah.

Menteri menegaskan anak berusia 0-18 tahun tidak boleh bekerja, melainkan harus bersekolah.

Hak anak seperti bersekolah, bermain dan berekreasi harus dipenuhi, apalagi di kota yang telah mendeklarasikan sebagai daerah ramah anak.

"Anak tidak boleh bekerja, tidak boleh di jalanan, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, setiap anak punya hak untuk bersekolah. Ini merupakan komitmen global," kata dia.