Jakarta (Antarasumsel.com) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tidak menginginkan regulasi yang telah dikeluarkan terkait penetapan tarif batas bawah taksi berbasis "online" berpotensi memunculkan praktik kartel.
"Hipmi berharap sebaiknya Bapak Presiden Jokowi membatalkan tarif batas bawah taksi online," kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Badan Pengurus Pusat Hipmi Anggawira di Jakarta, Senin.
Kementerian Perhubungan telah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, di mana salah satu revisinya terkait tarif batas bawah untuk angkutan taksi online.
Menurut Anggawira, penetapan tarif untuk angkutan taksi online ini akan menjadi inspirasi praktik kartel di industri sejenis maupun industri lainnya.
Dia mengemukakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam revisi regulasi tersebut, antara lain penetapan tarif tersebut dapat menjadi inspirasi bagi industri lainnya untuk mempengaruhi pemerintah dalam melakukan kartel dan memberangus para pesaing baru yang datang belakangan namun lebih inovatif dan kreatif.
"Bagi industri, akomodasi kebijakan ini menjadi sebuah disinsentif, iklim investasi menjadi tidak atraktif. Kalau bermain sehat taksi online ini sudah menang besar, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, mendorong kewirausahaan, menurunkan inflasi," paparnya.
Sebelumnya, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyarankan agar pemerintah menetapkan aturan main yang jelas mengenai taksi daring (online) dan taksi konvensional.
"Pemerintah sebaiknya tidak terlalu jauh masuk dalam pengaturan bisnis taksi. Untuk aktivitasnya, serahkan saja pada mekanisme pasar. Kalau pemerintah ikut campur, akan terjadi distorsi," kata Enny.
Menurut dia, apabila pada akhirnya masyarakat lebih memilih memanfaatkan jasa taksi berbasis daring, maka pelaku usaha secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut dan menyesuaikan dengan pasar.
Berita Terkait
Tahap prakanker tidak selalu disertai keluhan
Kamis, 22 Februari 2024 16:58 Wib
Pengusaha tak mampu bayar THR segera lakukan perundingan bipartit
Sabtu, 1 Mei 2021 14:48 Wib
Wapres sebut teknologi digital bantu bangsa lewati masa sulit pandemi
Minggu, 28 Maret 2021 8:49 Wib
Enam penyandang disabilitas di OKU dapat bantuan alat dengar
Kamis, 12 November 2020 14:53 Wib
Pemprov Sumsel apreasiasi Himbara salurkan KUR ke sektor pertanian
Senin, 12 Oktober 2020 21:02 Wib
Selama pandemi corona KDRT meningkat akibat faktor ekonomi
Rabu, 10 Juni 2020 20:38 Wib
Ketua HIPMI sebut penghapusan monopoli proyek buka peluang bagi UMKM
Senin, 25 Mei 2020 9:53 Wib
HIPMI minta penundaan pembayaran THR karyawan
Rabu, 8 April 2020 7:09 Wib