Kamis, 27 Juli 2017

Pembahasan RUU Pemilu serentak diharapkan segera selesai

id ruu, pemilu, pilkada, Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan DPR, DPD, DPRD, pilpres
Pembahasan RUU Pemilu serentak diharapkan segera selesai
Komisi Pemilihan Umum (ANTARA /Muhammad Adimaja)
Yogyakarta (Antarasumsel.com) - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 diharapkan segera diselesaikan agar dapat menciptakan pemilu yang transparan dan akuntabel, kata dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Suranto.

"Kita berharap UU Pemilu Serentak yang merupakan UU komprehensif yang meleburkan UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan UU Pilpres dapat diselesaikan secepatnya," katanya di Yogyakarta, Jumat.

Pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "RUU Pemilu untuk Pemilu yang Transparan dan Akuntabel", Suranto mengatakan UU Pemilu Serentak tersebut dapat berlaku dalam jangka panjang dan diharapkan bukan hanya ritual lima tahunan seperti selama ini.

Menurut dia, ada beberapa agenda mendesak yang harus diperhatikan. Kondisi terkini saat ini tersisa tiga substansi RUU yang akan segera diputuskan, yaitu "presidential threshold", "parliamentary threshold", dan sistem pemilihan.

Pada "presidential threshold", untuk pencalonan presiden dan wakil presiden idealnya melalui partai politik. Untuk "parliamentary threshold" minimal sama dengan pemilu sebelumnya untuk menjamin keseimbangan demokratisasi dan selektivitas peserta pemilu.

Untuk sistem pemilihan, kata dia, sebaiknya sistem pemilihan terbuka dipertahankan untuk memantapkan proses demokratisasi sekaligus tantangan bagi partai untuk semakin profesional dan intensif melakukan kaderisasi pemimpin.

"Pada proses rekruitmen dan kinerja penyelenggara pemilu diperlukan pengawasan intensif serta upaya inovatif proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang efisien waktu dan tidak bertentangan dengan peraturan," katanya.

Ia mengatakan pembahasan RUU Pemilu Serentak yang semula direncanakan  pada akhir April 2017 oleh DPR, namun dalam praktiknya telah mengalami keterlambatan hingga saat ini.

Keterlambatan tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya keterlambatan eksekutif dalam menyerahkan draf RUU ke DPR pada Oktober 2016 dan perdebatan seputar isu teknis penyelenggaraan pemilu yang menyangkut tarik-menarik kepentingan fraksi di DPR.

"Faktor penyebab keterlambatan, salah satunya dari isu kepentingan fraksi di DPR, seperti isu rekruitmen penyelenggara pemilu, 'parliamentary threshold', 'presidential threshold', dan teknis rekapitulasi hasil pemilu," kata Suranto.

FGD bertema "RUU Pemilu untuk Pemilu yang Transparan dan Akuntabel" itu, diselenggarakan Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga