Sabtu, 22 Juli 2017

Peneliti: Bantuan langsung belum diterima secara maksimal

id Peneliti, Keluarga Harapan, Prof M Firdaus, IPB, Tim Riset Kebijakan, Pemerataan Kesejahteraan,
Peneliti: Bantuan langsung belum diterima secara maksimal
Ilustrasi Pembagian dan Program Keluarga harapan (ANTARA)
Palembang (Antarasumsel.com) - Peneliti IPB dan anggota Tim Riset Kebijakan (TPR) Kementerian Ketenagakerjaan Prof M Firdaus mengatakan bantuan langsung yang diberikan selama ini ternyata belum diterima secara maksimal bagi penerima.

"Bantuan langsung yang dikucurkan pemerintah memang sudah bermanfaat tetapi belum maksimal," kata dia saat berbicara pada seminar Pertumbuhan Berkelanjutan dan Pemerataan Kesejahteraan di Palembang, Kamis.

Dia mencontohkan bantuan untuk rakyat kurang mampu berupa beras ternyata tidak sepenuhnya diterima dengan jumlah yang ditetapkan.

"Begitu juga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat kurang mampu bidang ekonomi terkadang jumlah yang diberikan dalam perkembangannya tidak sesuai dengan kenaikan biaya hidup," kata Firdaus dalam makalah berjudul Subsidi dan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Pengurangan Kemiskinan itu.

Selain itu program jaminan kesehatan bertujuan memberikan fasilitas agar rumah tangga miskin dapat mengakses fasilitas kesehatan, namun bantuan itu tidak menutupi biaya tambahan yang dikeluarkan dalam mencapai tempat pelayanan tersebut, kata guru besar IPB itu.

Dia mengatakan subsidi dan bantuan sosial memang perlu dilanjutkan tetapi harus dilengkapi dengan sistem implementasi yang baik dan betul-betul jelas.

"Begitu juga subsidi program perlu dimaksimalkan dan diarahkan pada usaha-usaha produktif sehingga bantuan menjadi lebih bermanfaat," kata peraih anugerah karya intelektuan nasional Dirjen HAKI Kemenkumhan itu.

Memang, lanjut dia, masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya pemerintah saja.

Sementara Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumsel Sudarso mengatakan seminar tersebut untuk memberikan wawasan dan informasi terkini mengenai kebijakan yang dikeluarkan kementerian keuangan.

"Memang secara khusus seminar untuk menginformasikan pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan pemerataan kesejahtreraan," tambah dia.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga